Menaker Ingatkan Ancaman AI: Pekerja Indonesia Harus Siap Beradaptasi atau Tertinggal
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengingatkan pekerja di Indonesia untuk bersiap menghadapi percepatan perubahan teknologi, ter
NASIONAL
KISARAN — Pemerintah Kabupaten Asahan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan sistem pengaduan masyarakat yang lebih cepat, mudah diakses, dan responsif.
Upaya ini dilakukan dengan memperkuat pengelolaan SP4N-LAPOR, portal web, serta media sosial pemerintah daerah, sekaligus meluncurkan layanan pengaduan berbasis WhatsApp.
Peluncuran layanan pengaduan melalui WhatsApp dengan nomor 0812-8919-8000 dilakukan dalam kegiatan pembinaan pengelolaan layanan informasi publik di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Senin, 13 April 2026. Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin.Baca Juga:
Acara tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Asahan Rianto, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala puskesmas, serta operator pengelola layanan di setiap unit kerja.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan menyebut penguatan SP4N-LAPOR, website, dan media sosial menjadi langkah penting agar informasi pemerintah tersampaikan secara terstruktur, sekaligus memastikan setiap pengaduan masyarakat dapat ditangani lebih cepat dan terkoordinasi.
Dalam arahannya, Bupati Taufik menegaskan seluruh perangkat daerah harus aktif menyampaikan informasi publik secara terbuka dan berkelanjutan, termasuk terkait program pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan pemerintah kabupaten.
Ia menekankan bahwa informasi pembangunan tidak hanya memuat rencana dan hasil, tetapi juga proses pelaksanaan di lapangan agar masyarakat memahami secara utuh perkembangan proyek pemerintah.
Bupati juga menyoroti pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi salah satu perhatian utama masyarakat.
Ia meminta perangkat daerah menjelaskan secara rinci mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga jadwal pengerjaan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di publik.
Selain itu, ia menekankan pentingnya transparansi jika terjadi penyesuaian atau keterlambatan pelaksanaan program, sehingga masyarakat tetap memperoleh informasi yang utuh dan akurat.
"Setiap pengaduan masyarakat, baik melalui SP4N-LAPOR, website, media sosial, maupun WhatsApp resmi harus segera ditindaklanjuti secara cepat dan terukur," kata Taufik.
Menurut dia, penguatan kanal pengaduan dan keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.*
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengingatkan pekerja di Indonesia untuk bersiap menghadapi percepatan perubahan teknologi, ter
NASIONAL
KUPANG Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena memilih berjalan kaki dari Rumah Jabatan menuju Kantor Gubernur NT
PEMERINTAHAN
MEDAN Mantan sopir hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Khamozaro Waruwu, mengakui telah mencuri emas milik atasannya sekaligus membakar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta baru dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Tulungagun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyatakan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto tengah bekerja keras
EKONOMI
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang menghadiri kegiatan Halal Bihalal sekaligus dialog interaktif bersama Karang
PEMERINTAHAN
SOLO Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah, menolak gugatan citizen lawsuit (CLS) terkait ijazah mantan Presiden ke7 Joko Widodo. Majelis
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Xiaomi mengonfirmasi peluncuran ponsel flagship terbarunya, Redmi K90 Max, yang dijadwalkan hadir pada akhir April 2026. Menjela
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA) dan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat ke
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo melantik dan mengambil sumpah jabatan 120 aparatur sipil negara (ASN) di lingkung
PEMERINTAHAN