Skenario Konstitusi Jika Gugatan Gibran Dikabulkan MK: Ini Alur Penggantian dan Sosok Potensial
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
KISARAN — Pemerintah Kabupaten Asahan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan sistem pengaduan masyarakat yang lebih cepat, mudah diakses, dan responsif.
Upaya ini dilakukan dengan memperkuat pengelolaan SP4N-LAPOR, portal web, serta media sosial pemerintah daerah, sekaligus meluncurkan layanan pengaduan berbasis WhatsApp.
Peluncuran layanan pengaduan melalui WhatsApp dengan nomor 0812-8919-8000 dilakukan dalam kegiatan pembinaan pengelolaan layanan informasi publik di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Senin, 13 April 2026. Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin.Baca Juga:
Acara tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Asahan Rianto, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala puskesmas, serta operator pengelola layanan di setiap unit kerja.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan menyebut penguatan SP4N-LAPOR, website, dan media sosial menjadi langkah penting agar informasi pemerintah tersampaikan secara terstruktur, sekaligus memastikan setiap pengaduan masyarakat dapat ditangani lebih cepat dan terkoordinasi.
Dalam arahannya, Bupati Taufik menegaskan seluruh perangkat daerah harus aktif menyampaikan informasi publik secara terbuka dan berkelanjutan, termasuk terkait program pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan pemerintah kabupaten.
Ia menekankan bahwa informasi pembangunan tidak hanya memuat rencana dan hasil, tetapi juga proses pelaksanaan di lapangan agar masyarakat memahami secara utuh perkembangan proyek pemerintah.
Bupati juga menyoroti pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi salah satu perhatian utama masyarakat.
Ia meminta perangkat daerah menjelaskan secara rinci mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga jadwal pengerjaan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di publik.
Selain itu, ia menekankan pentingnya transparansi jika terjadi penyesuaian atau keterlambatan pelaksanaan program, sehingga masyarakat tetap memperoleh informasi yang utuh dan akurat.
"Setiap pengaduan masyarakat, baik melalui SP4N-LAPOR, website, media sosial, maupun WhatsApp resmi harus segera ditindaklanjuti secara cepat dan terukur," kata Taufik.
Menurut dia, penguatan kanal pengaduan dan keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.*
(ad)
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
JAKARTA Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyoroti keberadaan sejumlah dokumen terkait ijazah Joko Widodo (Jokowi) yang disebut
POLITIK
MUARASABAK Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Muara Sabak terus meningkatkan pengawasan keselamatan dan keamanan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah telah menuntaskan kewajiban pembayaran obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Indonesia (BI) sen
EKONOMI
JAKARTA Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung memeriksa
HUKUM DAN KRIMINAL
JATINANGOR Sebanyak 50 mahasiswa Universitas Padjadjaran (UNPAD) terpilih menerima Program Beasiswa GENZI UPZ IKA UNPAD. Selain mendapatka
PENDIDIKAN
MEDAN Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membawa tantangan baru bagi pelaku seni, akademisi hingga fotografe
SENI DAN BUDAYA
BANDA ACEH Unit VI Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh mengamankan seorang pria berinisial AN (30) yang diduga terlibat kasus penggelapa
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Polisi menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang telah diburu hampir dua bulan. Pelaku bernama Yogi Wardani (32) ditangkap d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang warga Deli Serdang, Indrayani, mengadukan sejumlah penyidik Sat Reskrim Polrestabes Medan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (
HUKUM DAN KRIMINAL