Tanpa Hakim Ad Hoc, Pengadilan Militer Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Digelar Terbuka
JAKARTA Pengadilan Militer II08 Jakarta memastikan persidangan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yu
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI - Pemerintah Kota Tanjungbalai membuka peluang kolaborasi dengan PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) untuk mempercepat digitalisasi manajemen pendidikan, khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah setempat.
Penawaran kerja sama tersebut disampaikan Telkomsel dalam audiensi bersama Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina di ruang kerjanya, Selasa, 14 April 2026.
Dalam pertemuan itu, Manager Mobile Consumer Branch Telkomsel Region Rantau Prapat, Albeno Saleh Ahmad, menyampaikan komitmen perusahaan dalam mendukung sektor pendidikan melalui layanan digital yang inklusif.Baca Juga:
Telkomsel, kata dia, berupaya menghadirkan kesetaraan akses digital bagi seluruh sekolah, termasuk di wilayah pinggiran.
"Kami ingin memberikan gambaran bahwa Telkomsel juga fokus pada dunia pendidikan, selaras dengan upaya Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam mendorong digitalisasi sekolah," ujar Albeno.
Ia menambahkan, salah satu bentuk dukungan tersebut adalah platform School ID yang dapat digunakan secara gratis oleh sekolah, siswa, dan orang tua.
Menurut dia, platform tersebut dirancang untuk membantu pengelolaan pendidikan yang lebih terintegrasi sekaligus mendorong penguatan keterampilan digital siswa, baik soft skill maupun hard skill.
Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menyambut baik inisiatif tersebut.
Namun, ia menegaskan perlunya sinkronisasi dengan sistem dan kebijakan digital yang telah dikembangkan pemerintah kota.
"Secara prinsip saya setuju, tetapi perlu dibahas teknisnya lebih lanjut, termasuk penentuan sekolah percontohan. Kita siapkan ruangnya, Telkomsel masuk dengan perangkatnya," ujar Fadly.
Ia mengusulkan agar implementasi awal dilakukan melalui uji coba di sejumlah sekolah sebagai tahap percontohan.
Menurut dia, keterlibatan Tim Percepatan Digitalisasi Pemerintah Kota Tanjungbalai, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika, diperlukan untuk memastikan integrasi program berjalan optimal.
Fadly menekankan pentingnya koordinasi agar seluruh program digitalisasi tidak berjalan parsial.
"Harus terkoneksi dengan baik. Jangan berjalan sendiri-sendiri," katanya.
Selain aspek teknis, ia juga mengingatkan agar kerja sama tersebut berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan manfaat jangka panjang.
Ia menolak jika program hanya berfokus pada aspek komersial.
"Manfaat untuk masyarakat harus diutamakan. Kalau komersial di depan, biasanya program tidak bertahan lama," ujarnya.
Pemerintah Kota Tanjungbalai berharap penjajakan kerja sama ini dapat menjadi langkah awal dalam membangun ekosistem pendidikan berbasis digital yang berkelanjutan di daerah tersebut.*
(ad)
JAKARTA Pengadilan Militer II08 Jakarta memastikan persidangan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yu
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Suasana duka menyelimuti warga Dusun IV, Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara. Masyarakat digegerkan d
PERISTIWA
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Kepolisian Negara Republik Ind
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied pe
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, sebagai tersangka kasus dugaan suap terk
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melepas keberangkatan 1.883 calon jemaah haji (calhaj) asal Kota Medan untuk musim haji 1
PEMERINTAHAN
BANGKA BELITUNG Komisi Informasi (KI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menanggapi pemberitaan yang menuding ketidakprofesionalan lembaga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Roy Suryo, pakar telematika yang berstatus tersangka dalam kasus dugaan penyebaran informasi terkait ijazah Presiden ke7 Joko Wid
PERISTIWA
JAKARTA Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) meragukan motif dendam pribadi dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator K
HUKUM DAN KRIMINAL
PEMATANGSIANTAR Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama sejumlah pihak sepakat merelokasi SMA Negeri 5 Pematangsiantar sebagai solusi a
PEMERINTAHAN