BANDA ACEH — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengusulkan agar Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh ditetapkan minimal sebesar 2,5 persen dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Ia bahkan menyebut angka tersebut sebagai batas minimal yang diharapkan dapat ditingkatkan.
"Itu angka minimal, kalau bisa dikasih lebih dari itu," kata Mualem dalam konsultasi perubahan UUPA bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Kamis, 16 April 2026.Baca Juga:
Usulan tersebut dibahas dalam forum konsultasi yang dihadiri 31 anggota Baleg DPR RI yang dipimpin Ahmad Doli Kurnia.
Rapat juga dihadiri jajaran Pemerintah Aceh, unsur Forkopimda, DPR Aceh, kepala daerah se-Aceh, akademisi, serta tokoh masyarakat.
Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menyampaikan bahwa angka 2,5 persen telah masuk dalam draf usulan perubahan UUPA.
Ia menyebut pembahasan masih berlanjut ke tingkat pemerintah pusat.
"Sebetulnya dalam draft usulan perubahan UUPA, kami sudah mencantumkan angka Dana Otsus untuk Aceh sebesar 2,5 persen," ujarnya.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan usulan tersebut telah mengerucut dalam pembahasan awal.
Ia menyebut tahap selanjutnya akan dibawa ke pemerintah pusat, setelah sebelumnya sempat muncul usulan penyesuaian menjadi 2 persen.
"Sejauh ini angka 2,5 persen sudah finis di forum konsultasi," kata Nurlis.
Ia menggambarkan suasana rapat berlangsung relatif tanpa perdebatan tajam.
Menurut dia, forum tersebut menunjukkan adanya kesamaan pandangan antara berbagai pihak terkait arah revisi UUPA.
Dalam forum yang sama, sejumlah akademisi juga menyampaikan masukan.
Guru Besar Universitas Syiah Kuala, Husni Jalil, menyoroti perlunya revisi pada sejumlah aspek kewenangan Aceh, termasuk pendidikan, migas, pemerintahan gampong, pelabuhan, hingga penguatan qanun.
Sementara akademisi Universitas Malikussaleh, Amrizal J. Prang, menekankan pentingnya penguatan implementasi Dana Otsus serta perbaikan regulasi daerah yang kerap berbenturan dengan aturan lain.
Tokoh perdamaian Aceh, Munawar Liza, juga menyoroti isu batas wilayah laut serta kembali menegaskan pentingnya keberlanjutan Dana Otsus tidak kurang dari 2,5 persen.
Pernyataan tersebut disetujui peserta forum.
Pemerintah Aceh menyebut salah satu fokus penggunaan Dana Otsus saat ini adalah untuk penanganan dampak bencana banjir yang melanda sejumlah daerah di provinsi tersebut.*
(ad)
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Tanjungbalai menggelar kegiat
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai mengapresiasi terbentuknya Ikatan Pejuang Honor R4 (IPHR) sebagai organisasi yang diha
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang resmi membuka Pameran Pembangunan dalam rangka Hari Ja
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian bersama Wakil Bupati Syafrizal menghadiri nonton bareng (nobar) final Piala Dunia 2
PEMERINTAHAN
JAKARTA Polda Metro Jaya menghormati putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang menolak permohonan praperadilan kedua yang diaju
NASIONAL
BATU BARA Bupati Batu Bara, Dr. H. Baharuddin Siagian, menegaskan komitmennya menjadikan Desa Gambus Laut dan Desa Lubuk Cuik sebagai se
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan memimpin upacara pembukaan Pendidikan Pembentukan Bintara (Diktukba) Polri Tahun Angga
NASIONAL
MEDAN Ribuan warga memadati Urban Community Park Kebun Bunga, Jalan Candi Borobudur, Medan Petisah, Senin dini hari, 20 Juli 2026, untuk
NASIONAL
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait penetapan dirinya sebagai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menyatakan dukungannya terhadap wacana Presiden Prabowo Subianto yang membuka kemungkinan melak
NASIONAL
