MA Gandeng KPK, 200 Pimpinan Pengadilan Dibekali Pendidikan Antikorupsi
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar pendidikan antikorupsi bagi 200 ketua dan wakil ke
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Tim Seleksi dan Panitia Seleksi Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Utara menerima sebanyak 112 berkas pendaftar untuk periode 2026–2030.
Proses seleksi kini memasuki tahap verifikasi administrasi yang dilakukan secara terbuka di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut.
Ketua Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro, menegaskan bahwa proses seleksi akan berjalan ketat tanpa toleransi terhadap pelanggaran administrasi, termasuk keterlambatan maupun ketidaksesuaian berkas.Baca Juga:
"Kita tetap berkomitmen dengan persyaratan yang sudah diumumkan. Tidak ada kompromi, karena itu bisa menimbulkan konflik dan komplain dari peserta lain," ujar Handoko, Jumat, 24 April 2026.
Menurut dia, pembukaan berkas dilakukan secara transparan untuk memastikan akuntabilitas proses seleksi. Hasil verifikasi administrasi dijadwalkan diumumkan paling lambat 30 April 2026.
Peserta yang lolos tahap administrasi akan melanjutkan ke Computer Assisted Test (CAT). Dari tahap ini, hanya 40 peserta terbaik yang akan dipilih untuk mengikuti seleksi lanjutan.
Ketua Tim Seleksi KI Sumut, Hatta Ridho, mengatakan seluruh panitia dituntut bekerja lebih intensif mengingat padatnya jadwal seleksi serta adanya hari libur di bulan mendatang.
"Seluruh peserta yang lolos administrasi berhak mengikuti CAT. Dari situ akan disaring hingga 40 terbaik untuk tahap berikutnya," kata Hatta.
Ia menambahkan, koordinasi antarpanitia terus diperkuat agar proses seleksi menghasilkan anggota Komisi Informasi yang profesional dan berintegritas.*
(vv/ad)
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar pendidikan antikorupsi bagi 200 ketua dan wakil ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut positif usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
POLITIK
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menegaskan tidak akan menanggapi lebih jauh laporan tim advokat Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti masih maraknya penyebaran informasi tidak benar atau hoaks di ruang digital terkait pelaksan
NASIONAL
Oleh Krisna.SUDAH terlalu lama pemekaran daerah dijual sebagai janji kesejahteraan. Narasinya indah, mudah dipercaya, dan terus diulang sej
OPINI
SAMARINDA Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, memilih tidak menemui ribuan massa yang menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur
PERISTIWA
JAKARTA Dewan Pers menyerahkan dokumen masukan terkait perlindungan karya jurnalistik dalam revisi Rancangan UndangUndang Hak Cipta kep
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin mengumpulkan sejumlah jenderal purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam seb
NASIONAL
SEMARANG Mantan anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang, Aipda Robig Zaenudin, yang menjadi terpidana kasus penembakan pelaj
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, dilaporkan mengalami luka serius di bagian kaki dan wajah setelah serangan udara yang
INTERNASIONAL