37 Siswa dan Guru di Timor Tengah Selatan Diduga Keracunan MBG
NTT Sebanyak 37 siswa dan enam guru dari tiga sekolah di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara
PERISTIWA
BANDA ACEH — Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh meminta Pemerintah Aceh mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur pembatasan layanan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) berbasis desil.
Kebijakan tersebut dinilai membatasi hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan.
Ketua PWM Aceh A Malik Musa menegaskan bahwa JKA bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan bagian dari komitmen keadilan yang lahir dari kesepakatan damai Aceh.Baca Juga:
Ia menyebut kebijakan pembatasan justru bertentangan dengan semangat tersebut.
"JKA adalah buah dari keadilan melalui MoU Helsinki. Akses pengobatan gratis adalah hak penuh rakyat Aceh sebagai bentuk keadilan atas sejarah perjuangan. Tidak boleh ada pembatasan," kata Malik di Banda Aceh, Kamis malam (30/4/2026).
Ia mengkritik penggunaan sistem klasifikasi ekonomi berbasis desil yang dinilai tidak tepat dalam layanan kesehatan.
Menurutnya, kebijakan tersebut justru berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap layanan medis.
"Solusinya kembali ke keadaan awal. Bebaskan semua tanpa pembatasan desil. JKA harus menjadi jaminan kesehatan semesta tanpa kecuali," ujarnya.
Dari sisi hukum, Malik menyoroti kedudukan regulasi tersebut yang dinilai tidak sejalan dengan aturan yang lebih tinggi.
Ia merujuk pada Qanun JKA sebagai dasar hukum utama penyelenggaraan jaminan kesehatan di Aceh.
Menurutnya, Peraturan Gubernur tidak boleh bertentangan dengan Qanun yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hierarki regulasi daerah.
Ia juga meminta Pemerintah Aceh memastikan seluruh warga tetap mendapatkan hak layanan kesehatan tanpa diskriminasi.
Pencabutan Pergub, kata dia, menjadi langkah penting untuk meredam keresahan masyarakat sekaligus menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap hak dasar warga.
"Ini jalan keluar paling bijak agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat," kata Malik.*
(ad)
NTT Sebanyak 37 siswa dan enam guru dari tiga sekolah di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara
PERISTIWA
ASAHAN Wakil Bupati Asahan, Rianto, menegaskan komitmen kuatnya dalam menjaga kelestarian infrastruktur jalan. Ia mengimbau para pengusa
PEMERINTAHAN
BANTEN Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji mengunjungi wilayah adat Baduy di Kabupaten Lebak, Ba
NASIONAL
JAKATA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengklarifikasi polemik rencana penentuan status aktivis HAM oleh tim asesor yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rencana pemerintah untuk menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) dalam 23 tahun ke depan dinilai belum realistis tanpa tr
EKONOMI
JAKARTA Mantan istri komedian Andre Taulany, Rien Wartia Trigina atau Erin, melaporkan balik asisten rumah tangganya berinisial HW ke Po
ENTERTAINMENT
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Belawan menuntut hukuman mati terhadap terdakwa Aditya Ramdani dalam perkara peredaran
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari meminta masyarakat tidak terjebak pada potongan pernyataan dalam p
NASIONAL
BATU BARA Masyarakat Kabupaten Batu Bara kini sedang menanggung beban ganda. Dua kebutuhan pokok vital, yakni gas Elpiji 3 kg dan minyak
EKONOMI
BANDA ACEH Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh meminta Pemerintah Aceh mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur pembatasa
PEMERINTAHAN