Usut Korupsi Proyek Jalan Rp 231 M! KPK Panggil 2 Eks Bupati di Sumut dan 8 Pejabat BBPJN
MEDAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua mantan bupati di Sumatera Utara terkait pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pe
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI — Laporan hasil audit mengungkap adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan belanja jasa di lima kantor kecamatan di Kota Binjai, Sumatera Utara.
Total anggaran yang menjadi sorotan dalam tahun anggaran 2025 itu mencapai lebih dari Rp5 miliar.
Temuan auditor menunjukkan adanya sejumlah penggunaan dana yang dinilai tidak sesuai peruntukan.Baca Juga:
Salah satu yang mencuat adalah pengadaan sewa papan bunga ucapan selamat yang diduga dibebankan pada anggaran honor kepala lingkungan (kepling).
Dalam catatan pemeriksaan, nilai pengadaan papan bunga tersebut mencapai lebih dari Rp50 juta.
Namun sekitar Rp40 juta di antaranya disebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.
Dana itu diduga digunakan di luar kepentingan operasional, bahkan mengarah pada penggunaan yang tidak sesuai ketentuan.
Penggunaan anggaran tersebut juga dinilai tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Selain persoalan pengadaan, auditor juga menyoroti lemahnya administrasi di tingkat kecamatan.
Sejumlah pejabat pembuat komitmen (PPK) di lima kecamatan disebut kurang cermat dalam memverifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban anggaran.
Hingga kini, sejumlah pejabat kecamatan yang dikonfirmasi belum memberikan keterangan rinci.
Camat Binjai Barat, Romi Surya Dharma Damanik, mengaku belum mengetahui secara detail temuan tersebut.
"Kami belum pernah dengar terkait itu," ujarnya singkat, Senin, 18 Mei 2026.
Sementara itu, Camat lainnya, Musya Ma'aruf Lubis, juga belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang disampaikan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan penjelasan resmi secara menyeluruh terkait dugaan penyimpangan tersebut.
Pemerintah daerah masih menunggu proses klarifikasi lebih lanjut dari instansi berwenang.*
(sp/ad)
MEDAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua mantan bupati di Sumatera Utara terkait pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadwalkan ulang pemeriksaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebagai saksi dalam kasus duga
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh memperkuat penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana di sektor jasa keuangan. Komitmen tersebut disampaikan Ir
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menyebut DPR memiliki opsi menggunakan pansus dan/atau hak a
POLITIK
JAKARTA Partai Golkar menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka men
NASIONAL
BATU BARA Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar rapat untuk membahas dan menyusun jadwal berbagai kegiatan DPRD K
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) merilis gambaran kesejahteraan masyarakat Indonesia pada 2026 yang mencakup berbagai aspek kehidupan,
NASIONAL
BINJAI Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Binjai menyosialisasikan rencana pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik (FPSS) untuk m
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Dharmayukti Karini (DYK) Daerah Aceh menggelar perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke24 di Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Rabu (7/1
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Sianipar menilai Mahkamah Konstitusi (MK) sudah tepat tidak menerima gugatan yang mempersoalkan syara
POLITIK