WAJIB TAHU! Kepala Desa Bogak Tegaskan Penentuan Desil Bansos Sepenuhnya Wewenang BPS

BATU BARA— Pemerintah Desa Bogak melalui Kepala Desa Bogak, Fazzary Akbar, SE, menyampaikan informasi penting kepada masyarakat terkait penentuan desil penerima bantuan sosial (bansos) yang selama ini kerap menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Dalam keterangannya kepada media, Fazzary Akbar menegaskan bahwa pemerintah daerah, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), maupun Kementerian Sosial tidak memiliki kewenangan menentukan status desil masyarakat.

"Perlu diketahui bersama bahwa yang memiliki kewenangan menentukan klasifikasi desil kesejahteraan masyarakat hanyalah Badan Pusat Statistik (BPS). Pemerintah desa, dinas sosial, pendamping PKH maupun Kemensos hanya menerima dan menggunakan data tersebut untuk penyaluran bantuan," jelasnya.

Baca Juga:

• Tiga Kali Berturut-turut, Pemko Tanjungbalai Raih Opini WTP Murni dari BPK

Ia menerangkan, penentuan desil dilakukan langsung oleh BPS melalui proses survei dan pengolahan data yang mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

BPS sendiri menentukan kategori desil mulai dari Desil 1 hingga Desil 10 menggunakan sekitar 39 indikator penilaian.

Penilaian tersebut tidak hanya berdasarkan pendapatan, tetapi juga mencakup kondisi rumah, kepemilikan aset, sanitasi, pengeluaran keluarga, hingga jenis pekerjaan anggota keluarga.

Dalam klasifikasi tersebut:

- Desil 1 merupakan kelompok 10 persen masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi paling rendah atau paling rentan.
- Sedangkan Desil 10 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Fazzary Akbar juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah menyalahkan aparat desa maupun pendamping sosial apabila terdapat perubahan status penerima bantuan sosial.

"Kami berharap masyarakat memahami bahwa perubahan data desil bukan keputusan pemerintah desa. Semua proses dilakukan berdasarkan pendataan dan pengolahan oleh BPS," tambahnya.

Pemerintah Desa Bogak berharap informasi ini dapat memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terkait penyaluran bantuan sosial di lapangan.*

(ad)

Tiga Kali Berturut-turut, Pemko Tanjungbalai Raih Opini WTP Murni dari BPK

RUU Satu Data Indonesia Disiapkan, DPR Target Akhiri Kekacauan Data Bansos hingga BPJS

Kemnaker Matangkan Strategi Tripartit Jelang ILC ke-114 di Swiss, Bahas Dampak AI pada Dunia Kerja

Agus Fatoni Dorong Transformasi Digital Keuangan Daerah, Tekankan Integrasi Data SIPD

Efisiensi Anggaran, Distribusi MBG Tak Lagi 6 Hari dalam Sepekan

1.098 Sapi Kurban Prabowo dari APBN, Golkar: Jangan Dikaitkan Pilpres 2029