Larangan Demo di Bundaran HI, Pigai: Pemerintah Bisa Mengatur, Bukan Pelanggaran HAM
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur lokasi penyampaian penda
NASIONAL
BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menghadiri peluncuran buku "Polda Aceh Meutuah" yang berlangsung di Gedung BSI Landmark Aceh, Rabu (3/6/2026). Buku yang ditulis oleh Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, tersebut merekam perjalanan pengabdian Kapolda Aceh Irjen Pol Drs Marzuki Ali Basyah beserta gagasan-gagasannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Aceh.
Dalam sambutannya, M. Nasir menyampaikan apresiasi atas terbitnya buku tersebut. Menurutnya, Polda Aceh Meutuah bukan sekadar dokumentasi perjalanan institusi kepolisian, tetapi juga menjadi catatan penting yang dapat dijadikan sumber pembelajaran bagi masyarakat dan generasi mendatang.
Nasir menilai konsep Polda Aceh Meutuah mencerminkan visi kepolisian modern yang tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra strategis dan pengayom masyarakat dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan.Baca Juga:
"Kami memahami bahwa konsep Polda Aceh Meutuah mencerminkan visi kepolisian yang tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra dan pengayom masyarakat dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan," ujar Nasir.
Ia juga berharap buku tersebut dapat menjadi warisan pengetahuan yang bermanfaat bagi berbagai kalangan, khususnya dalam memahami upaya pembangunan keamanan dan pelayanan publik di Aceh.
Sementara itu, Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menyampaikan harapannya agar buku tersebut mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat serta menjadi kontribusi positif bagi pembangunan Aceh di masa depan.
"Semoga buku ini bisa bermanfaat dan menjadi sumbangsih bagi Aceh nantinya," kata Marzuki.
Peluncuran buku Polda Aceh Meutuah turut dihadiri unsur Forkopimda Aceh, anggota Komisi III DPR RI, para bupati dan wali kota, pejabat utama Polda Aceh, Kapolres se-Aceh, akademisi, serta sejumlah tokoh masyarakat.
Usai peluncuran, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang membahas isi buku serta berbagai gagasan mengenai pembangunan keamanan dan ketertiban masyarakat di Aceh.
Kehadiran berbagai unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam acara tersebut menunjukkan tingginya perhatian terhadap penguatan sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga stabilitas daerah.*
(dh)
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur lokasi penyampaian penda
NASIONAL
MEDAN Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Utara (Karantina Sumut) kembali mencatatkan ekspor komoditas pertanian ke
PERTANIAN AGRIBISNIS
BANDA ACEH Polda Aceh akan menggelar Bhayangkara Fest 2026 dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke80. Kegiatan yang berlangsung p
NASIONAL
MEDAN Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan membongkar praktik industri rumahan (home industry) vape mengandung narkotika atau yang d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua DPP NasDem, Irma Suryani Chaniago, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi
NASIONAL
JAKARTA Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah mulai membahas arah kebijakan pembangunan nasional dan prioritas anggaran unt
NASIONAL
SOLO Putra Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Prabowo, bertemu Presiden ke7 RI, Joko Widodo, di
POLITIK
MEDAN Puluhan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Driver Medan (ASDM) menggelar aksi unjuk rasa di dep
PERISTIWA
JAKARTA Proses eksekusi pengosongan kawasan Hotel Sultan di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juni 2026, berlan
PERISTIWA
YOGYAKARTA Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membenarkan seorang anggotanya yang bertugas sebagai personel intelijen sempat diamank
HUKUM DAN KRIMINAL