Prabowo Kejar 30.000 Koperasi Merah Putih, Sebut Capaian Ini Langka di Dunia
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menargetkan sebanyak 30.000 Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes) Merah Putih telah beroperasi hingga a
PEMERINTAHAN
PEMATANGSIANTAR – Dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Pematangsiantar menjadi sorotan publik setelah sebuah unggahan di media sosial viral dan memicu berbagai tanggapan.
Unggahan tersebut memperlihatkan bukti transfer senilai Rp40 juta yang disebut sebagai uang muka atau DP untuk memperoleh titik dapur MBG di wilayah Siantar Timur. Informasi itu kemudian ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial.
Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Sumatera Utara, Agung Kurniawan, mengaku telah menerima informasi terkait dugaan tersebut. Namun, hingga saat ini pihaknya belum dapat memastikan kebenaran isi unggahan yang beredar.Baca Juga:
"Kami belum mengetahui apakah informasi itu benar atau tidak. Namun begitu menerima laporan, kami langsung meneruskannya ke Biro SDMO BGN pusat untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan," kata Agung, Kamis (4/6/2026).
Dalam unggahan yang viral, terlihat bukti transfer dengan nominal Rp40 juta yang diduga berkaitan dengan transaksi titik dapur MBG. Dana tersebut disebut ditransfer ke rekening seseorang berinisial HAZ.
Agung menjelaskan bahwa HAZ diketahui saat ini menjabat sebagai Koordinator Wilayah BGN Kota Pematangsiantar. Meski demikian, pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses penelusuran kepada BGN pusat.
"Kami hanya melaporkan setiap informasi yang dianggap penting atau menonjol. Keputusan dan langkah selanjutnya merupakan kewenangan pimpinan di pusat," ujarnya.
Menurut Agung, hingga kini pihaknya belum menerima laporan serupa dari daerah lain di Sumatera Utara. Ia juga menegaskan bahwa proses verifikasi maupun penetapan titik dapur MBG merupakan kewenangan langsung Badan Gizi Nasional pusat.
"Sejauh ini belum ada laporan serupa dari wilayah lain. Verifikasi dan persetujuan titik dapur memang dilakukan oleh BGN pusat," katanya.
Kasus ini menjadi perhatian publik mengingat program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.
BGN diharapkan segera melakukan penelusuran menyeluruh untuk memastikan tidak adanya praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program tersebut.
Sementara itu, masyarakat menunggu hasil investigasi resmi dari BGN terkait dugaan transaksi titik dapur MBG yang viral di Pematangsiantar tersebut.*
(ds/dh)
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menargetkan sebanyak 30.000 Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes) Merah Putih telah beroperasi hingga a
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memilih irit bicara usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak meninda
NASIONAL
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat resmi melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea ke Polda Metro Jaya terkait pernyataan
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengusulkan perubahan skema penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Bantuan renovasi rum
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak akan menerapkan praktik tebang pilih dalam memberantas berbagai bentuk pen
NASIONAL
GUNUNGSITOLI Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya memberikan motivasi kepada puluhan siswa penerima manfaat yang tinggal di Asram
PEMERINTAHAN
BATU BARA PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) menggelar Rapat Pimpinan Semester II Tahun 2026 pada 1617 Juli 2026 sebagai bagian d
EKONOMI
PADANG PARIAMAN Mobilitas masyarakat di Nagari Anduriang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, mulai ke
NASIONAL
TAPANULI TENGAH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong pemerintah segera mem
NASIONAL
BANDA ACEH Kepala Samsat Banda Aceh, Rahmat Syahreza, S.STP., mengimbau masyarakat untuk mengurus pembayaran pajak kendaraan bermotor ma
PEMERINTAHAN