Menanggapi pandangan fraksi, Fadly menegaskan bahwa perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2023 juga bertujuan mengakomodasi penyesuaian tarif, menambah potensi objek retribusi baru sebagai sumber PAD, serta memperkuat tata kelola penyelenggaraan pajak dan retribusi daerah.
Ia berharap proses pembahasan Ranperda dapat berjalan konstruktif sehingga menghasilkan regulasi yang sesuai kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya visi pembangunan Kota Tanjungbalai menuju Tanjungbalai EMAS.
"Kami berharap berbagai usulan perubahan ini dapat menjadi bahan diskusi bersama sehingga menghasilkan peraturan yang lebih baik dan sesuai dengan harapan masyarakat," ujar Fadly.*
(ad)
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menelusuri aliran dana dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga mengalir kepa
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Koperasi Syariah Perintis Mart 2 menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke14 dengan tema Tumbuh, Menguat, Bermanfaat di D
EKONOMI
BANDA ACEH Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK), Nasrul Zaman, mendesak Pemerintah Aceh melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Tim Pl
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah kembali dibuka melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan akhir pekan, Jumat, 5 Juni 2026.
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali dibuka di zona merah pada perdagangan Jumat, 5 Juni 2026. Pelemahan indeks komposit p
EKONOMI
JAKARTA Harga emas logam mulia produksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau bervariasi pada perdagangan Jumat, 5 Juni 2026. Harga ema
EKONOMI
BANDA ACEH Analis kebijakan publik sekaligus akademisi Universitas Syiah Kuala (USK), Nasrul Zaman, menilai rencana pengembangan Lapanga
EKONOMI
MEDAN Sebanyak 1.092 peserta tercatat akan mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke40 Tingkat Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Tahun
PEMERINTAHAN
BANGKA TENGAH Komunikasi antara insan pers dan TNI di Bangka Belitung kembali diperkuat melalui audiensi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pro
NASIONAL
JAKARTA Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mendesak pemerintah membuka secara transparan seluruh data terka
NASIONAL
