Kejar PAD Lebih Optimal, Plh Wali Kota Tanjungbalai Sampaikan Perubahan Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah di DPRD

TANJUNGBALAI – Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Tanjungbalai terkait pembahasan perubahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Selasa, 2 Juni 2026.

Rapat yang berlangsung di Aula DPRD Kota Tanjungbalai itu dipimpin Ketua DPRD Tanjungbalai Tengku Eswin dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Safri Sahputra, anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta lurah se-Kota Tanjungbalai.

Dalam nota pengantarnya, Muhammad Fadly Abdina menjelaskan bahwa perubahan peraturan daerah tersebut merupakan upaya penyempurnaan terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Baca Juga:

• Plh Wali Kota Tanjungbalai Terima Audiensi Kepala Cabang Baru Bank Sumut, Perkuat Sinergi Dukung Pembangunan Daerah

Menurutnya, perubahan dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menyesuaikan ketentuan dengan regulasi yang lebih tinggi.

"Perubahan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengatur harmonisasi dan evaluasi kebijakan pajak serta retribusi daerah," kata Fadly dalam rapat tersebut.

Ia menjelaskan, revisi perda tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha terkait kewajiban pajak serta retribusi daerah.

Selain itu, perubahan diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan daerah melalui peningkatan PAD yang berkelanjutan.

Fadly mengatakan terdapat sejumlah penyesuaian dalam batang tubuh peraturan maupun lampiran tarif retribusi daerah.

Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil harmonisasi regulasi serta mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah saat ini.

Pemerintah Kota Tanjungbalai juga melakukan evaluasi terhadap tarif retribusi yang berlaku guna memastikan penerapan prinsip keadilan, kemampuan masyarakat, dan potensi peningkatan pendapatan daerah.

Menurut Fadly, perubahan regulasi tersebut diharapkan dapat menciptakan tata kelola pajak dan retribusi yang lebih optimal, transparan, dan akuntabel sehingga mampu menjadi salah satu instrumen utama dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Setelah penyampaian nota pengantar, rapat dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Tanjungbalai terhadap Ranperda yang diajukan pemerintah daerah.

Menanggapi pandangan fraksi, Fadly menegaskan bahwa perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2023 juga bertujuan mengakomodasi penyesuaian tarif, menambah potensi objek retribusi baru sebagai sumber PAD, serta memperkuat tata kelola penyelenggaraan pajak dan retribusi daerah.

Ia berharap proses pembahasan Ranperda dapat berjalan konstruktif sehingga menghasilkan regulasi yang sesuai kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya visi pembangunan Kota Tanjungbalai menuju Tanjungbalai EMAS.

"Kami berharap berbagai usulan perubahan ini dapat menjadi bahan diskusi bersama sehingga menghasilkan peraturan yang lebih baik dan sesuai dengan harapan masyarakat," ujar Fadly.*

(ad)

Plh Wali Kota Tanjungbalai Terima Audiensi Kepala Cabang Baru Bank Sumut, Perkuat Sinergi Dukung Pembangunan Daerah

Petani Sawit Mengeluh, Bupati Asahan Turun Tangan Kumpulkan Pimpinan PKS

Sengketa Lahan Padang Halaban–PT SMART Tuntas di Era Bobby Nasution Lewat Reforma Agraria

Plh Wali Kota Tanjungbalai Terima Kunjungan Kerja dan Silaturahmi Wakil Wali Kota Pematangsiantar

Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim Batubara Bersilaturahmi Bersama Jemaah Haji Kota Tanjungbalai

Survei Poltracking: Kepuasan Publik terhadap Prabowo-Gibran Capai 72,2 Persen