41 Korban Banjir dan Longsor di Sumut Masih Hilang, Bobby Nasution: Terseret Arus

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengungkapkan sebanyak 41 korban bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara pada akhir 2025 hingga kini masih belum ditemukan.

Menurut Bobby, berdasarkan hasil pemantauan dan laporan di lapangan, para korban diduga hilang akibat terseret arus banjir bandang yang melanda sejumlah daerah terdampak.

"Masih ada 41 orang yang hilang dan belum ditemukan pasca-bencana beberapa waktu lalu. Dari hasil di lapangan, mereka kemungkinan besar terseret arus banjir bandang," kata Bobby saat acara di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa, 9 Juni 2026.

Baca Juga:

• Terlibat di Berbagai Program Pemerintah, TNI Tegas Bantah Kebangkitan Dwifungsi

Data Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir tahun lalu berdampak luas terhadap masyarakat.

Total warga terdampak mencapai 1.803.715 jiwa yang tersebar di 12 kabupaten dan kota.

Selain korban hilang, jumlah korban meninggal dunia akibat rangkaian bencana tersebut tercatat mencapai 375 orang.

"Untuk korban meninggal dunia sebanyak 375 jiwa. Ada 12 kabupaten yang menetapkan status darurat pada saat kejadian," ujar Bobby.

Kerusakan yang ditimbulkan bencana juga menyentuh hampir seluruh sektor infrastruktur dan pelayanan publik.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mencatat sebanyak 23.111 unit rumah mengalami kerusakan dengan tingkat kerusakan yang bervariasi, mulai dari ringan hingga berat.

Di sektor pendidikan, sebanyak 1.218 fasilitas pendidikan mengalami kerusakan.

Sementara itu, 119 fasilitas kesehatan terdampak bencana dan membutuhkan perbaikan.

Tak hanya itu, kerusakan juga terjadi pada infrastruktur transportasi dan layanan dasar masyarakat.

Sebanyak 346 unit jembatan serta 762 ruas jalan dilaporkan mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor.

Jaringan air bersih yang menjadi kebutuhan utama masyarakat juga terdampak. Pemerintah mencatat sedikitnya 104 titik jaringan air bersih mengalami kerusakan.

"Untuk sektor perumahan ada 23.111 unit yang rusak, fasilitas pendidikan 1.218 unit, fasilitas kesehatan 119 unit, jembatan 346 unit, jalan 762 ruas, dan jaringan air bersih sebanyak 104 titik," kata Bobby.

Sektor pertanian dan peternakan juga mengalami kerugian besar.

Luas lahan pertanian yang rusak mencapai 36.118 hektare, sedangkan area perkebunan yang terdampak mencapai 1.227 hektare.

Selain itu, sebanyak 134.753 ekor ternak dilaporkan mati akibat bencana yang terjadi di berbagai wilayah Sumatera Utara.

Untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp23,33 triliun bagi Sumatera Utara.

Dana tersebut akan digunakan secara bertahap selama periode 2026 hingga 2028.

Menurut Bobby, saat ini seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur masih berjalan dengan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah (TKD).

"Semua masih dalam proses perbaikan infrastruktur dengan menggunakan dana fiskal TKD yang telah diberikan pemerintah pusat," ujarnya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan proses pemulihan infrastruktur dan layanan publik di wilayah terdampak dapat berjalan secara bertahap agar aktivitas masyarakat kembali normal setelah bencana besar yang melanda pada akhir tahun lalu.*

(d/ad)

Terlibat di Berbagai Program Pemerintah, TNI Tegas Bantah Kebangkitan Dwifungsi

Kantin Sekolah Bakal Jadi Penyedia MBG? Ini Kata Istana

TP-PKK Asahan Monitoring Lomba HKG 2026 di Pulau Rakyat dan Rahuning, Dorong Pemanfaatan Pekarangan Lewat Program Hatinya PKK

Wabup Asahan Sampaikan Jawaban Pemerintah atas Pandangan Fraksi DPRD soal Pertanggungjawaban APBD 2025

Renduk Pascabencana Bawa Harapan Baru bagi Petani dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

PHI Gandeng Pemkot Samarinda dan Kejati Kaltim, Klaim Selamatkan Potensi Produksi Rp480 Miliar per Tahun