Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
SIMALUNGUN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak Forum Komunikasi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (FORKAPPSI) memperkuat kerja sama antarprovinsi untuk menjaga ketersediaan pangan dan mengendalikan inflasi di daerah.
Ia menilai kolaborasi lintas wilayah menjadi semakin penting di tengah dinamika harga kebutuhan pokok.
Ajakan tersebut disampaikan Bobby Nasution saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) FORKAPPSI di Aula Mes Pora-Pora, Parapat, Kabupaten Simalungun, Kamis, 11 Juni 2026.Baca Juga:
"Di zaman sekarang, berdiri sendiri-sendiri itu berat. Kita harus berkolaborasi, bukan hanya secara internal daerah, tetapi juga dengan daerah lain," kata Bobby.
Bobby menekankan bahwa persoalan pangan dan inflasi tidak bisa diselesaikan secara terpisah oleh masing-masing daerah.
Ia mencontohkan komoditas seperti cabai merah yang kerap memicu kenaikan harga di sejumlah wilayah, sehingga membutuhkan distribusi dan kerja sama antardaerah yang lebih terintegrasi.
Menurut dia, peran badan penghubung pemerintah provinsi perlu dioptimalkan untuk membuka ruang kerja sama konkret, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pangan strategis.
Ia juga mendorong agar setiap badan penghubung dapat memfasilitasi setidaknya dua hingga tiga kerja sama antardaerah yang berdampak langsung pada stabilitas harga.
Selain sektor pangan, Bobby Nasution juga mendorong penguatan kerja sama antar-BUMD, termasuk bank pembangunan daerah.
Ia menilai kolaborasi antarbank daerah dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif untuk mempercepat pembangunan ekonomi di berbagai wilayah.
Sementara itu, Ketua FORKAPPSI Indonesia yang juga Kepala Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Jakarta, Ichsanul Arifin Siregar, mengatakan Rakornas FORKAPPSI menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi antarprovinsi.
Tahun 2026, Sumatera Utara ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan Rakornas yang berlangsung pada 11–13 Juni 2026 dengan tema "Kolaborasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Mencegah dan Mengatasi Inflasi melalui Peningkatan Kerja Sama Daerah dalam Bidang Penyediaan Bahan Pangan".
Kegiatan tersebut diikuti 117 peserta dari 17 badan penghubung provinsi serta sekitar 100 pejabat pengawas dari seluruh Indonesia.
Forum ini diharapkan menjadi ruang berbagi pengalaman sekaligus merumuskan langkah konkret untuk memperkuat kerja sama daerah dalam menjaga stabilitas pangan nasional.*
(ad)
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL