Tak Sekadar Lomba, MTQ Korpri Sumut Jadi Wadah Pembentukan ASN Berintegritas
DELISERDANG Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali menggelar Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Korpri sebagai upaya memperkuat karakte
PEMERINTAHAN
MEDAN - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyiapkan dua opsi untuk mengatasi maraknya pungutan liar (pungli) di sejumlah destinasi wisata yang dinilai mengganggu kenyamanan pengunjung dan berdampak pada citra pariwisata daerah.
Langkah tersebut muncul setelah berbagai keluhan wisatawan terkait pungutan berlapis di kawasan wisata, termasuk yang sempat viral di Pemandian Air Panas Sidebuk-debuk, Kabupaten Karo.
Bobby menegaskan penertiban tidak hanya dilakukan di satu lokasi, melainkan akan menyasar seluruh kawasan wisata di Sumatera Utara yang terindikasi menerapkan pungutan tidak jelas kepada pengunjung.Baca Juga:
"Pariwisata merupakan sektor yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian daerah. Karena itu praktik-praktik yang merugikan wisatawan harus segera ditertibkan," ujar Bobby, dikutip Rabu Rabu (24/6/2026).
Dalam upaya penanganan tersebut, Pemprov Sumut menawarkan dua skema. Opsi pertama yakni menghapus penarikan retribusi langsung kepada wisatawan. Pendapatan daerah nantinya diperoleh melalui pajak hotel, penginapan, restoran, hiburan, hingga reklame yang ada di kawasan wisata.
Sementara opsi kedua adalah tetap memberlakukan retribusi kepada pengunjung, namun dengan sistem pengelolaan yang lebih tertib, transparan, dan terintegrasi agar tidak menimbulkan kesan pungli.
Bobby juga berencana mengumpulkan kepala daerah yang memiliki kawasan wisata guna menyusun langkah penertiban secara menyeluruh.
Sementara itu, Bupati Karo Antonius Ginting memastikan retribusi masuk ke kawasan wisata air panas Sidebuk-debuk akan dihapus. Ke depan, pengunjung hanya akan dikenakan biaya parkir dan retribusi kebersihan yang dikelola secara resmi.
Selain penataan retribusi, Pemkab Karo juga berencana membuka akses jalan baru menuju kawasan wisata tersebut guna mengurai kepadatan serta meningkatkan kenyamanan wisatawan.
Sebelumnya, video keluhan wisatawan terkait pungutan berlapis menuju kawasan wisata Sidebuk-debuk viral di media sosial. Dalam video tersebut, wisatawan mempertanyakan banyaknya titik pungutan yang harus dibayar sebelum mencapai lokasi tujuan.
Kasus tersebut menjadi perhatian serius Pemprov Sumut karena dinilai dapat mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung ke berbagai destinasi unggulan di daerah tersebut.* (tm/dh)
DELISERDANG Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali menggelar Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Korpri sebagai upaya memperkuat karakte
PEMERINTAHAN
GORONTALO Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) berupa Lencana Emas Adhi Bhak
NASIONAL
GORONTALO Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti keunikan Indonesia dalam pengelolaan sektor pertanian yang melibatkan berbagai unsur, ter
POLITIK
GORONTALO Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap alasan dirinya selalu berpihak kepada petani dan nelayan dalam berbagai kebijakan maupun
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru atau Gus Falah meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaa
HUKUM DAN KRIMINAL
BEIJING Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima gelar Profesor Kehormatan (Honorary Professor) di bidang Ekonomi dari Universitas N
EKONOMI
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti fenomena
EKONOMI
JAKARTA Sejumlah pertandingan Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan hasil beragam pada Rabu (24/6/2026). Portugal tampil dominan dengan ke
OLAHRAGA
MEDAN Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap diperiksa oleh penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Hilm
HUKUM DAN KRIMINAL