Sebaliknya, ada perusahaan yang mampu menghasilkan keuntungan tetapi tidak memiliki aset yang cukup untuk melakukan pengembangan usaha secara lebih luas.
Karena itu, ia berharap konsolidasi perusahaan daerah dapat melahirkan entitas bisnis yang lebih kuat dan mampu bersaing dengan perusahaan swasta maupun investor dari luar daerah.
"Harusnya dari enam BUMD yang kita miliki saat ini bisa dimaksimalkan menjadi tiga atau empat perusahaan saja, tetapi dengan aset yang kuat dan dukungan keuangan yang memadai. Dengan begitu perusahaan daerah kita akan lebih kuat dan memiliki daya saing yang lebih baik," tegasnya.
Selain memperkuat bisnis, Bobby juga menyoroti posisi tawar BUMD dalam menjalin kerja sama dengan pihak ketiga.
Menurutnya, selama ini banyak perusahaan daerah yang masih dianggap kurang kuat dalam berbagai kerja sama bisnis.
"Selama ini kita tahu ketika bekerja sama dengan pihak ketiga, sering kali posisi kita lebih lemah. Bahkan dalam banyak kesempatan perusahaan daerah kita dianggap kecil dan kurang diperhitungkan. Karena itu kami memohon dukungan dan kolaborasi dari DPRD Sumut agar langkah konsolidasi ini bisa berjalan dengan baik," katanya.
Lebih lanjut, Bobby menegaskan bahwa tujuan merger bukan hanya untuk mengurangi jumlah direksi atau manajemen perusahaan, tetapi juga membangun tata kelola BUMD yang lebih profesional, sehat, dan berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah.
Dengan struktur organisasi yang lebih efisien, biaya operasional diharapkan dapat ditekan sehingga anggaran perusahaan dapat difokuskan untuk pengembangan usaha, peningkatan pelayanan, serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memiliki enam BUMD yang bergerak di berbagai sektor usaha, yakni Bank Sumut, PT Perkebunan Sumatera Utara (PT PSU), PT Dhirga Surya Sumatera Utara, PT Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumatera Utara (Pusantara), PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ), serta PD Aneka Tambang dan Energi (ATE).
Usulan merger tersebut masih akan dibahas lebih lanjut bersama DPRD Sumut, termasuk terkait aspek hukum, aset, sumber daya manusia, dan keberlangsungan operasional masing-masing perusahaan daerah.
Pemprov Sumut optimistis langkah konsolidasi itu dapat memperkuat peran BUMD sebagai salah satu motor penggerak perekonomian daerah.* (sp/ad)
DELI SERDANG Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta empat perusahaan galian C yang beroperasi di Kecamatan Galang menghentikan a
PEMERINTAHAN
SERDANG BEDAGAI Sengketa lahan yang melibatkan PT Bridgestone dengan warga Desa Tinokah, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai (
PERISTIWA
DELI SERDANG Pelantikan kepala desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahap II Kabupaten Deli Serdang berlangsung
PERISTIWA
MEDAN Dua terdakwa perkara dugaan penyalahgunaan BBM subsidi, Ranning Alamer Muslim Cibro dan Aziz Apandi Silalahi, meminta majelis haki
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Front Demokrasi Rakyat (FDR) meminta pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut dugaan pemberian dana kepada Badan Eksekutif Mah
NASIONAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem berencana menyurati Presiden Prabowo Subianto terkait pemanfaatan cadangan minyak dan
EKONOMI
BANGKA TENGAH Aparat gabungan berhasil menggagalkan dugaan upaya penyelundupan bijih timah ilegal melalui jalur laut di kawasan Pantai P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PP Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA), Herry Dahana, mengajak seluruh elemen masy
NASIONAL
JAKARTA Persidangan dugaan suap yang menjerat mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, di Pengadilan Tindak Pidana Korup
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Ketua Dekranasda Kota Medan Ny. Airin Rico Waas meninjau langsung Galeri Dekranas
PEMERINTAHAN
