Upaya Hukum Banding Perkara Pidana Versi KUHAP 2026
Oleh Dr H Taqwaddin, S.H., S.E., M.S.TULISAN ini tidak dimaksudkan untuk mengeksaminasi Putusan PN Jakarta Pusat dalam Perkara Tipikor deng
OPINI
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebelumnya telah beberapa kali memberikan teguran terkait adanya dugaan kejanggalan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Langkat.
Pernyataan itu disampaikan menyusul penangkapan Bupati Langkat Syah Affandin atau Ondim dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Bobby, sebagai pemerintah daerah, pihaknya memiliki tanggung jawab memastikan program pemerintah pusat berjalan dengan baik di daerah.Baca Juga:
Karena itu, apabila ditemukan hal-hal yang dinilai tidak wajar dalam tata kelola pemerintahan, Pemprov Sumut akan memberikan peringatan.
"Ya, yang pasti, kami menjalankan program pusat ke pemerintah daerah. Hal-hal yang kami rasa janggal di roda pemerintahan, pasti kami sampaikan. Baik itu teguran secara langsung, secara halus, secara tulis, atau langsung ini sudah kami sampaikan beberapa kali," terangnya.
Saat ditanya apakah pernyataan tersebut berarti dirinya pernah menerima laporan mengenai dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Langkat, Bobby tidak menjelaskan secara rinci.
Namun ia memberikan jawaban singkat.
"Ya itu tadi yang kami sampaikan ya," ujarnya ketika ditanya apakah sebelumnya sudah menerima informasi terkait dugaan korupsi.
Bobby menilai peristiwa yang kembali menimpa Kabupaten Langkat menjadi alarm serius bagi seluruh penyelenggara pemerintahan.
Ia mengingatkan bahwa daerah tersebut kini kembali menghadapi kasus hukum yang menjerat kepala daerah.
"Ini sistem. Sistem harus benar-benar baik. Kalau sistem udah baik, harus kembali ke personalnya. Secanggih apapun sistem pastikan yang menjalankan person (orang). Jadi sekarang person to person. Kalau person baik secanggih apapun sistemnya, pasti ada celah untuk menembusnya," jelasnya.
Menurut Bobby, perbaikan sistem pemerintahan harus berjalan beriringan dengan integritas pejabat yang menjalankannya.
Oleh Dr H Taqwaddin, S.H., S.E., M.S.TULISAN ini tidak dimaksudkan untuk mengeksaminasi Putusan PN Jakarta Pusat dalam Perkara Tipikor deng
OPINI
BINJAI Ketua DPRD Kota Binjai, Hj. Gusuartini Br Surbakti, menerima audiensi pengurus Satuan Pelajar dan Mahasiswa Ikatan Pemuda Karya (
NASIONAL
KATINGAN Kepolisian telah mengamankan tiga orang yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap anggota Satresnarkoba Polres Katingan s
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUHANBATU SELATAN Kepolisian mengungkap kronologi kecelakaan beruntun yang melibatkan sedikitnya 13 kendaraan di Jalan Jenderal Sudirm
PERISTIWA
LABUHANBATU SELATAN Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan memastikan seluruh korban kecelakaan maut di pusat Kota Kotapinang mendapat
PEMERINTAHAN
LANGKAT Tiorita Surbakti resmi menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat setelah menerima Surat Keputusan penunjuka
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Tongkat estafet kepemimpinan di Kepolisian Daerah (Polda) Aceh resmi berganti. Irjen Pol. Ruddi Setiawan menerima Pataka Pold
NASIONAL
MEDAN Kota Medan tidak hanya dikenal sebagai pusat perdagangan dan ibu kota Sumatera Utara, tetapi juga menyimpan jejak panjang perkemba
PARIWISATA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong menyepakati 26 kerja sama strategis dalam pertemuan b
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebelumnya telah beberapa kali mem
PEMERINTAHAN