Indonesia Siap Ekspor Listrik ke Singapura!
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menugaskan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk menjajaki kerja sama perdagangan listrik
EKONOMI
BINJAI – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama anggota DPRD Sumatera Utara Daerah Pemilihan (Dapil) XII Binjai-Langkat menggelar Musyawarah Kegiatan Reses Tahun Sidang II 2025–2026 di Kota Binjai, Senin (6/7/2026).
Kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Musyawarah yang berlangsung di Jalan Perintis Kemerdekaan itu membahas agenda serta lokasi yang akan dikunjungi anggota DPRD Sumut bersama organisasi perangkat daerah (OPD) selama lima hari pelaksanaan reses.Baca Juga:
Selain menyusun jadwal kegiatan, forum tersebut juga dimanfaatkan untuk menyelaraskan data pembangunan dan memperkuat koordinasi antara legislatif dengan perangkat daerah agar program yang dibiayai APBD berjalan sesuai rencana.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara, Erwin Harahap, yang juga bertugas sebagai Ketua Tim OPD Provinsi Sumut, memaparkan sejumlah program pembangunan yang sedang dilaksanakan di wilayah Kota Binjai dan Kabupaten Langkat.
"Berdasarkan data perwakilan dinas yang hadir, Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) pada tahun ini memiliki paket pekerjaan di bidang ekonomi air minum dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Sementara untuk Dinas Pendidikan, tercatat ada dua kegiatan utama yang pengerjaannya tengah berjalan," ucap Erwin Harahap.
Anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi Gerindra, Ajie Karim, mengatakan hari pertama reses difokuskan untuk menyusun pemetaan kegiatan sekaligus memperkuat koordinasi antara DPRD dan seluruh OPD yang terlibat.
Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan agar setiap program pembangunan yang dijalankan pemerintah provinsi dapat terlaksana secara efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.
Program yang menjadi perhatian dalam pengawasan antara lain penanggulangan banjir, pembangunan infrastruktur jalan, hingga penguatan sektor ekonomi masyarakat di Kota Binjai dan Kabupaten Langkat.
"Kita ingin memastikan apakah penggunaan anggaran oleh para pimpinan OPD ini sudah mencakup secara maksimal atau belum. Kita tidak mencari-cari kesalahan, melainkan menjalankan fungsi pengawasan demi perbaikan pelayanan ke depan agar masyarakat Langkat dan Binjai benar-benar merasakan manfaatnya," katanya.
Ajie juga berharap capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat diikuti dengan optimalnya realisasi pembangunan serta penyaluran berbagai program kepada masyarakat.
Usai musyawarah pembuka, rombongan anggota DPRD Sumut bersama tim OPD langsung melakukan peninjauan ke panti jompo yang berada di bawah pengelolaan Dinas Sosial sebagai bagian dari rangkaian kegiatan reses.
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menugaskan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk menjajaki kerja sama perdagangan listrik
EKONOMI
MEDAN Manajemen RS Grand Med Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, memilih tidak memberikan banyak tanggapan setelah ruma
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Di tengah berbagai upaya reformasi dan peningkatan profesionalisme yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri),
NASIONAL
JAKARTA Seorang dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Bandung, Imam Ahmad, mengungkapkan realitas yang dihadapinya sebagai tenaga pe
NASIONAL
JAKARTA Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjelaskan alasan dipilihnya Stadion Si Jalak Harupat dan Stadion Gelora Bung Tomo sebagai tuan
OLAHRAGA
BANDA ACEH Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pengelolaan minyak dan g
EKONOMI
BINJAI Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut terus memperkuat sinergi untuk m
PEMERINTAHAN
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, menghadiri acara syukuran gedung baru Bimbingan Belajar (Bimbel) Scholaris di Jalan STM
PENDIDIKAN
MEDAN Pemerintah Kota Medan terus memperluas akses pelatihan kerja bagi masyarakat melalui program yang lebih inklusif. Sebanyak 20 peny
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan komitmennya mendukung percepatan konektivitas antara Pelabuhan Kuala
PEMERINTAHAN