BINJAI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut terus memperkuat sinergi untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Komitmen itu terlihat dalam kunjungan reses DPRD Sumut Tahun Sidang II 2025–2026 ke UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (Pependa)/Samsat Binjai di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Binjai, Senin (6/7/2026).
Baca Juga:Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau serapan anggaran tahun 2025 sekaligus mengevaluasi capaian dan berbagai kendala dalam upaya meningkatkan PAD.
Dalam kesempatan itu, anggota DPRD Sumut juga menyampaikan sejumlah masukan strategis agar target pendapatan daerah tahun 2026 dapat tercapai secara maksimal.
Turut mendampingi rombongan reses, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sumatera Utara sekaligus Ketua Tim OPD Pemprov Sumut, Erwin Harahap.
Kepala UPTD Pependa Binjai, Arief Indra Siregar, menjelaskan wilayah kerja Samsat Binjai mencakup 13 kecamatan, terdiri dari lima kecamatan di Kota Binjai dan delapan kecamatan di Kabupaten Langkat, dengan total 142 desa dan kelurahan.
Arief memaparkan, hingga 30 Juni 2026 realisasi penerimaan pajak menunjukkan tren positif.
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah mencapai 34,93 persen atau sebesar Rp22,42 miliar dari target Rp64,20 miliar.
Sementara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terealisasi 39,72 persen atau Rp16 miliar dari target Rp40,20 miliar.
Adapun Pajak Air Permukaan (PAP) bahkan telah melampaui target dengan capaian 108,5 persen.
"Secara nominal, capaian PKB Juni 2026 ini sebenarnya meningkat dibanding periode yang sama tahun 2025 yang berada di angka Rp21,8 miliar. Namun, persentasenya terlihat kecil karena adanya kenaikan target anggaran sebesar Rp4 miliar untuk Samsat Binjai tahun ini," jelas Arief.
Untuk mengejar target triwulan II sebesar 40 persen, UPTD Pependa Binjai telah menjalankan berbagai inovasi pelayanan.
Sejak April 2026, layanan tersebut berhasil membukukan penerimaan sebesar Rp474 juta dari 674 kendaraan.
Selain itu, terdapat layanan Samsat Minggu dan Samsat Masuk Pekan yang hadir di Lapangan Merdeka Binjai serta sejumlah wilayah di Kabupaten Langkat.
Baca Juga:
Pependa Binjai juga menjalankan program Mandiri Tutup Pintu dengan melakukan penagihan langsung kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan di atas Rp200 juta.
Menanggapi paparan tersebut, anggota DPRD Sumut memberikan sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan penerimaan daerah.
Salah satunya meminta agar data kendaraan dinas pemerintah yang masih menunggak pajak dibuka secara transparan sehingga dapat menjadi contoh bagi masyarakat.
DPRD juga mendorong pemanfaatan influencer lokal di wilayah Binjai dan Langkat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak melalui media sosial.
Selain itu, dewan menyoroti persoalan penetapan Nilai Jual Alat Berat (NJAB).
Menurut mereka, bukti pembelian atau invoice dapat dijadikan dasar kepemilikan meski alat berat tersebut merupakan barang bekas.
Pendataan terhadap perusahaan, khususnya pabrik kelapa sawit yang memiliki alat berat cadangan, juga diminta diperketat.
Ketua Tim Reses Dapil XII Binjai-Langkat dari Fraksi Gerindra, Ajie Karim, juga menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi terkait perusahaan yang memanfaatkan Pajak Air Permukaan (PAP).
"Kemudian terkait adanya perusahaan yang memanfaatkan PAP namun belum memiliki izin resmi di PTSP, kami tegaskan perlunya koordinasi lintas sektoral yang kuat. Perusahaan yang memproses perizinan harus tetap dipungut pajaknya agar tidak memanfaatkan kekosongan regulasi untuk menghindari PAD. Selain itu, masalah meteran air yang rusak harus segera diperbaiki agar perhitungan pajak akurat," ucap Ajie Karim.
Langkah itu diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarlembaga, mempercepat pelayanan perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta mengoptimalkan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Utara.* (ad)
Baca Juga:
JAKARTA Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri resmi meningkatkan penanganan dugaan korupsi pengadaan batu bar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam pemenuhan pa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong menyatakan komitmennya untuk memperkuat hubungan antarmasyarakat antara Singapura d
PENDIDIKAN
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Ha
HUKUM DAN KRIMINAL
SEMARANG Sidang dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menugaskan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk menjajaki kerja sama perdagangan listrik
EKONOMI
MEDAN Manajemen RS Grand Med Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, memilih tidak memberikan banyak tanggapan setelah ruma
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Di tengah berbagai upaya reformasi dan peningkatan profesionalisme yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri),
NASIONAL
JAKARTA Seorang dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Bandung, Imam Ahmad, mengungkapkan realitas yang dihadapinya sebagai tenaga pe
NASIONAL
JAKARTA Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjelaskan alasan dipilihnya Stadion Si Jalak Harupat dan Stadion Gelora Bung Tomo sebagai tuan
OLAHRAGA
