Tito Karnavian: Gaji Kepala Daerah Cuma Rp6 Juta, Tak Sebanding dengan Biaya Pilkada

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian menyoroti persoalan pendapatan kepala daerah yang dinilai belum sebanding dengan biaya politik yang harus dikeluarkan saat mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada).

Menurut Tito, gaji kepala daerah saat ini hanya berada di kisaran Rp6 juta lebih.

Nilai tersebut, kata dia, belum termasuk berbagai tunjangan dan masih jauh dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan untuk memenangkan kontestasi politik.

Baca Juga:

• Sidang Dugaan Korupsi Penjualan Aluminium Inalum, Kuasa Hukum PT PASU Nilai Audit Kerugian Negara Tidak Sesuai Standar

"Gajinya pun berapa? Gajinya kepala daerah itu Rp 6 juta lebih ya. Kemudian ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang mungkin jauhlah dari yang sudah dikeluarkan itu. Nah, di antaranya lagi ada usulan kepala daerah mereka bisa mendapatkan persentase dari PAD," ujar Tito saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Tito mengatakan, biaya untuk memenangkan pilkada tidaklah sedikit.

Seorang calon kepala daerah harus menyiapkan berbagai kebutuhan, mulai dari tim sukses hingga kegiatan kampanye.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian karena terdapat kesenjangan antara biaya politik yang dikeluarkan dengan pendapatan resmi ketika menjabat.

"Kita tahu juga bahwa saya sudah pernah menyampaikan mungkin bahwa biaya rekrutmen mereka itu tidak murah. Semua sudah jadi pembicaraan umum, pengetahuan umum bahwa untuk menjadi kepala daerah itu kan tidak gratis. Mereka harus menyiapkan yang resmi saja menyiapkan tim sukses, menyiapkan tuh kampanye. Biayanya tinggi," ujar Tito.

"Ini salah satu akar masalah. Dia mengeluarkan biaya sementara take home pay-nya mereka, pendapatan mereka itu mungkin tidak bisa menutupi, akhirnya cari peluang," sambungnya.

Tito menyebut, persoalan korupsi yang melibatkan kepala daerah tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi.

Menurutnya, terdapat faktor sistem dan lingkungan yang dapat memengaruhi perilaku pejabat ketika sudah menduduki jabatan.

Namun, Tito juga menegaskan bahwa faktor individu tetap menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak pidana korupsi.

"Bisa juga dikarenakan faktor perorangan. Sudah cukup, tapi kemudian ingin lebih," kata Tito.

Ia menjelaskan, kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat sehingga latar belakang dan kemampuan masing-masing pemimpin juga beragam.

Ada kepala daerah yang memahami birokrasi, tetapi ada pula yang masih membutuhkan banyak pendampingan dalam menjalankan pemerintahan.

"Dan sekali lagi kepala daerah ini kan dipilih rakyat ya, sepanjang dia populer disukai ya kemudian terpilih. Ada yang paham birokrasi, ada juga apa namanya tuh yang tidak mengerti tentang administrasi sehingga mengandalkan kepada pejabat birokratnya, Sekda, BPKAD, Bappeda," imbuh Tito.

Pernyataan Tito disampaikan di tengah sorotan terhadap banyaknya kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penangkapan di Sukoharjo menjadi OTT ke-15 yang dilakukan KPK terhadap kepala daerah hasil Pilkada 2024.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani menjadi salah satu kepala daerah yang terjerat kasus korupsi setelah dilantik bersama kepala daerah lain pada 20 Februari 2025.

Sebelumnya, KPK juga menangkap sejumlah kepala daerah hasil Pilkada 2024, mulai dari Bupati Kolaka Timur, Gubernur Riau, Bupati Ponorogo, Bupati Lampung Tengah, hingga Bupati Bekasi pada periode Agustus-Desember 2025.

Memasuki 2026, kasus serupa kembali terjadi. KPK menangkap Wali Kota Madiun dan Bupati Pati pada Januari, kemudian Bupati Pekalongan, Bupati Rejang Lebong, dan Bupati Cilacap pada Maret.

Operasi kembali berlanjut dengan penangkapan Bupati Tulungagung pada April, Bupati Muara Enim dan Bupati Kuantan Singingi pada Juni, serta Bupati Langkat dan Bupati Sukoharjo pada Juli.

Dari berbagai kasus tersebut, KPK mengungkap sejumlah modus dugaan korupsi, mulai dari pengaturan proyek pemerintah, jual-beli jabatan, hingga dugaan pemerasan terhadap bawahan.

Fenomena tersebut kembali membuka perdebatan mengenai tata kelola pemerintahan daerah, biaya politik, serta upaya memperkuat sistem pencegahan korupsi di tingkat daerah.* (km/ad)

Sidang Dugaan Korupsi Penjualan Aluminium Inalum, Kuasa Hukum PT PASU Nilai Audit Kerugian Negara Tidak Sesuai Standar

KPK Telusuri Dugaan Korupsi Penerbitan PKKPR PT MUD di Tebo, Nama Bupati dan Gubernur Jambi Ikut Terseret

Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Tak Lagi Tersangka? Kejagung Angkat Bicara

Pemain Argentina Diduga Bentangkan Spanduk Berbau Politik Usai Kalahkan Inggris, Ancaman Sanksi Menanti?

Rupiah Dibuka Melemah ke Rp18.071 per Dolar AS, Ini Faktor yang Mempengaruhi

KPK Ungkap Syarat Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah, Tak Bisa Dilakukan Sembarangan