Reformasi BGN Dimulai, Lima Pejabat Baru Siap Kawal Perbaikan Program MBG

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi memperkenalkan lima pejabat tinggi baru untuk memperkuat struktur organisasi di tengah proses pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan pengawasan, transparansi, serta efektivitas pelaksanaan program nasional tersebut.

Kelima pejabat baru itu diperkenalkan langsung oleh Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari bersama Wakil Kepala BGN Trenggono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026).

Adapun pejabat yang resmi mengisi jabatan strategis di lingkungan BGN meliputi:

Baca Juga:

• Anggaran MBG 2026 Dipangkas Jadi Rp229 T, BGN: Presiden Prabowo Tak Lagi Targetkan Angka, Fokus Utamakan Kualitas

- Lili Khamiliyah sebagai Sekretaris Utama.
- Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea sebagai Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola.
- Zainuri sebagai Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran.
- Mariman Darto sebagai Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama.
- Ketut Sumedana sebagai Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan.

Agustina menjelaskan, pengangkatan kelima pejabat tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, penguatan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pembenahan Badan Gizi Nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

"Kami membutuhkan tim yang kuat untuk memperbaiki BGN dan memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih baik," ujar Agustina.

Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Ketut Sumedana, mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung yang kini dipercaya menjabat Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan.

Agustina menilai pengalaman Ketut selama hampir tiga dekade di institusi kejaksaan menjadi modal penting dalam memperkuat fungsi pengawasan di BGN.

Selain memiliki pengalaman panjang sebagai jaksa, Ketut juga dikenal sebagai akademisi dengan gelar doktor di bidang ilmu hukum.

Dalam jabatan barunya, Ketut akan bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program MBG, memastikan seluruh prosedur operasional berjalan sesuai standar, sekaligus mengidentifikasi potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program di berbagai daerah.

Di sisi lain, BGN juga tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi Program Makan Bergizi Gratis.

Agustina mengungkapkan, hasil evaluasi sementara menemukan adanya sekolah yang menerima layanan dari dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bersamaan. Temuan tersebut diketahui setelah dilakukan pencocokan data dengan sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya integrasi data yang lebih baik agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran.

BGN berencana mengintegrasikan sistem MBG dengan data Dapodik sehingga jumlah penerima manfaat, lokasi sekolah, hingga distribusi makanan bergizi dapat dipantau secara real-time.

Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penggunaan anggaran dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia.* (d/dh)

Anggaran MBG 2026 Dipangkas Jadi Rp229 T, BGN: Presiden Prabowo Tak Lagi Targetkan Angka, Fokus Utamakan Kualitas

Anggaran MBG Bakal Menyusut, BGN Pastikan Tak Lagi Gunakan Skema Rp268 Triliun

BGN Rompak Skema Insentif Dapur MBG, Nominal Rp6 Juta per Hari Segera Berakhir

Prabowo: We Are Strong and Rich, Subsidi BBM hingga MBG Jadi Bukti Indonesia Kuat

Prabowo Sentil Pengkritik MBG: Ribuan Triliun Menguap, Kenapa Tak Ada yang Protes?

BGN Kaji Skema Baru MBG, Siswa Desil 8-10 Berpotensi Tak Lagi Jadi Penerima