KPK Bakal Hadirkan Lebih dari 300 Saksi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji, Jokowi Termasuk?
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan akan menghadirkan lebih dari 300 saksi dalam lanjutan persidangan perkara dugaan t
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, menegaskan bahwa seluruh masyarakat berhak mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, profesional, dan tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Sulaiman Harahap saat mengikuti Zoom Meeting Evaluasi Kinerja Pengelolaan Pengaduan Pemerintah Daerah di Ruang Rapat Smart Province Lantai 6, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (27/7/2026).
Menurutnya, setiap laporan, keluhan, maupun masukan dari masyarakat memiliki peran penting dalam mendorong perbaikan pelayanan publik di lingkungan Pemprov Sumut.Baca Juga:
"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui evaluasi berkelanjutan terhadap pengelolaan pengaduan masyarakat. Setiap masukan, keluhan maupun pengaduan menjadi bahan evaluasi untuk dilakukan penjelasan, klarifikasi, serta penyempurnaan pelayanan," ujar Sulaiman.
Ia menjelaskan, evaluasi pengelolaan pengaduan menjadi instrumen penting dalam mengidentifikasi berbagai persoalan yang masih dihadapi pemerintah daerah. Dari hasil evaluasi tersebut, pemerintah dapat menentukan langkah-langkah perbaikan agar pelayanan publik semakin efektif, responsif, transparan, dan mampu memenuhi harapan masyarakat.
Sulaiman juga menegaskan bahwa pelayanan publik yang baik tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi, tetapi juga harus mampu memberikan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang.
Melalui evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan, Pemprov Sumut berharap kualitas pelayanan publik terus meningkat sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.* (dh)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan akan menghadirkan lebih dari 300 saksi dalam lanjutan persidangan perkara dugaan t
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Kesehatan Sumatera Utara membantah kabar yang menyebut Febiona br Purba, siswi korban dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis
KESEHATAN
SIDOARJO Satu sampel makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperiksa setelah sejumlah santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, T
PERISTIWA
JAKARTA Harga HP Tecno, Infinix, dan Itel terpantau masih cukup stabil pada 11 September 2026. Ketiga merek ponsel yang berada di bawah
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Roy Suryo akan menghadapi sidang pokok perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Joko Widodo di Pengadil
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Mahfud MD menilai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyebabkan
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menjenguk sejumlah korban yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan Prog
NASIONAL
OlehBoy AnugerahTAK ada luapan emosi dan sindiran dalam pidato Prabowo saat menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Demo
OPINI
Oleh Shohibul Anshor SiregarRENCANA revolusioner pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan penerbitan Kartu Tanda Penduduk dengan pembuka
OPINI
MEDAN Perum BULOG Kantor Cabang Medan terus menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai salah satu upaya menjaga stabilitas harga p
EKONOMI