KPK Telusuri Jejak Uang Kasus Kuansing, Pengembalian Dana Raja Juli Ikut Didalami
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan aliran uang dalam perkara suap yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (K
NASIONAL
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumut memperkuat masukan, rekomendasi, dan langkah strategis dalam menangani berbagai persoalan ekonomi dan sektor jasa keuangan di Sumatera Utara.
Menurutnya, kolaborasi yang lebih intens diperlukan agar kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Permintaan tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi Kepala OJK Provinsi Sumut, Triyoga Laksito, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman No. 41 Medan, Selasa (28/7/2026).Baca Juga:
Menurut Bobby, Pemerintah Provinsi Sumut membutuhkan dukungan OJK dalam memberikan berbagai rekomendasi strategis untuk menghadapi dinamika perekonomian daerah.
"Saya rasa pertemuan seperti ini dapat lebih intens kita lakukan. Pemprov Sumut membutuhkan masukan dan rekomendasi agar segala persoalan jasa keuangan yang ada di Sumut dapat terselesaikan dengan baik dan segala kebijakan dapat menyentuh langsung kemasyarakat," ucap Bobby Nasution.
Pada kesempatan itu, Bobby juga menyampaikan ucapan selamat kepada Triyoga Laksito yang baru menjabat sebagai Kepala OJK Provinsi Sumut.
"Selamat bertugas Pak, dan semoga betah di Sumut," katanya.
Sementara itu, Kepala OJK Sumut Triyoga Laksito menjelaskan bahwa kondisi sektor jasa keuangan di Sumatera Utara saat ini tetap terjaga dan menunjukkan tren pertumbuhan positif.
Menurutnya, pertumbuhan tersebut terlihat dari berbagai sektor, mulai dari perbankan, industri asuransi, perusahaan pembiayaan (leasing), pegadaian, hingga aktivitas pasar modal.
Selain menjaga stabilitas sektor keuangan, OJK Sumut juga terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan melalui berbagai program edukasi kepada masyarakat.
Langkah tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan).
Dalam pertemuan tersebut, OJK turut mendorong percepatan transformasi PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Sumut agar mampu menjadi instrumen penjaminan daerah yang lebih kuat dalam mendukung pembiayaan UMKM.
Triyoga menjelaskan, Jamkrida diharapkan mampu membantu pelaku usaha yang selama ini kesulitan memperoleh akses kredit perbankan karena keterbatasan agunan.
"Percepatan Jamkrida Sumut untuk Penjaminan UMKM yakni percepatan peran PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Sumut ini perlu dipercepat transformasinya menjadi 'mesin penjaminan daerah' untuk membantu pelaku UMKM dan sektor prioritas yang selama ini tergolong sulit mengakses pinjaman bank karena keterbatasan agunan (unbankable) menjadi layak dibiayai (bankable) melalui skema pembagian risiko (risk sharing)," katanya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, OJK menyampaikan sejumlah langkah yang perlu diperhatikan Pemerintah Provinsi Sumut.
Di antaranya mempercepat pembentukan dan penyempurnaan Jamkrida hingga siap beroperasi secara optimal, menjaga kesinambungan dukungan modal, memperkuat manajemen risiko, kepatuhan, serta penerapan Good Corporate Governance (GCG).
Selain itu, OJK juga mendorong pengembangan produk penjaminan yang tepat sasaran dan memperkuat kolaborasi dengan Bank Sumut, BPR/BPRS, koperasi, perangkat daerah, serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) agar terbentuk ekosistem pembiayaan yang lebih terintegrasi bagi pelaku UMKM di Sumatera Utara.* (ad)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan aliran uang dalam perkara suap yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (K
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan pembentukan Dewan Pengawas untuk memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). D
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan tunggakan pembayaran kepada pihak ketiga senilai Rp1,6 triliun akan diselesaikan setelah pro
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyetujui kenaikan tunjangan kinerja (tukin) bagi prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan (Kem
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono membantah anggapan yang mengaitkan kondisi SD Negeri Tanggirejo, Kabupaten Grobogan, J
NASIONAL
PEMALANG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Kali ini, Bupati Pemal
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) tengah menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur larangan penggunaan
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, melakukan kunjungan silaturahmi ke Markas Polda Aceh sebagai bagian dari up
PEMERINTAHAN
PIDIE JAYA Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE, melakukan safari silaturahmi ke sejumlah dayah di Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Pemerintah Aceh memfasilitasi proses peralihan kepemilikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Meutia dari Pemerintah Kabupate
PEMERINTAHAN