16 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Terjaring OTT KPK, Bupati Pemalang Jadi yang Terbaru!
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah. Kali ini, Bupati Pemalang Anom
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN – Wali Kota Medan Rico Waas menegaskan penanganan penyalahgunaan narkoba dan kriminalitas tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum.
Menurutnya, upaya tersebut harus dibarengi dengan penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan kesehatan sosial, serta ketahanan keluarga agar hasilnya lebih efektif.
Pesan itu disampaikan melalui Staf Ahli Wali Kota Medan, Adlan, saat menghadiri Seminar Hasil Kajian Masalah Sosial Masyarakat di Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU), Rabu, 29 Juli 2026.Baca Juga:
Dalam sambutan yang dibacakan Adlan, Rico Waas mengatakan persoalan narkoba, kriminalitas, kesehatan sosial, dan kemiskinan saling berkaitan sehingga tidak bisa diselesaikan secara terpisah.
Karena itu, menurutnya, diperlukan pendekatan berbasis data dan kerja sama lintas sektor.
"Kalau kita hanya menyelesaikan satu bagian saja tanpa memperkuat bagian yang lain, hasilnya tidak akan maksimal," ujar Rico Waas.
Ia menjelaskan kesejahteraan masyarakat menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan kejahatan.
Menurutnya, menciptakan rasa aman bukan hanya melalui tindakan hukum, tetapi juga dengan memberikan peluang ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
"Menciptakan keamanan tidak cukup hanya dengan penindakan, tetapi juga dengan membuka kesempatan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan memastikan masyarakat memiliki harapan untuk masa depan," katanya.
Rico Waas juga mengungkapkan tingkat kemiskinan di Kota Medan pada 2025 tercatat sebesar 7,25 persen.
Angka tersebut menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam menyusun kebijakan penanganan masalah sosial.
Selain itu, ia menegaskan perlindungan generasi muda dari bahaya narkoba harus dimulai dari lingkungan terdekat, seperti keluarga, sekolah, masyarakat, rumah ibadah, hingga ruang publik.
Pemerintah Kota Medan, lanjutnya, siap memperkuat sinergi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), kepolisian, dunia pendidikan, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.
Kajian yang dipaparkan dalam seminar merupakan hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Medan bersama FISIP USU di lima kecamatan, yakni Medan Helvetia, Medan Sunggal, Medan Tembung, Medan Johor, dan Medan Area.
Tim peneliti dipimpin Dr. Fernanda Putra Adela, S.Sos., M.A., dengan anggota Dr. Arief Marizki Purba, S.E., S.Sos., M.Si., serta Eka Prahadian Abdurahman, S.I.Kom., M.K.M., ICAP I.
Hasil penelitian menunjukkan kelima kecamatan tersebut masuk kategori Bahaya pada dimensi narkoba, kesehatan sosial, dan kemiskinan, serta kategori Waspada untuk aspek kriminalitas.
Penelitian juga mencatat Medan Johor menjadi wilayah dengan tingkat kerentanan tertinggi.
Sebanyak 57,5 persen responden di kecamatan tersebut berada pada kelompok berisiko tinggi.
Sementara itu, sabu-sabu menjadi jenis narkoba yang paling banyak diketahui masyarakat, sedangkan pengaruh teman sebaya menjadi faktor yang paling dominan mendorong penyalahgunaan narkoba.
Menariknya, hasil kajian menyebut penyalahgunaan narkoba tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap tingkat kriminalitas.
Sebaliknya, kemiskinan menjadi satu-satunya faktor yang berpengaruh langsung secara signifikan terhadap kriminalitas.
Penelitian juga menemukan adanya hubungan yang kuat antara rendahnya kesehatan sosial dengan tingkat kemiskinan.
Berdasarkan temuan tersebut, tim peneliti merekomendasikan penanganan masalah sosial dilakukan secara terpadu melalui penguatan program pencegahan narkoba, peningkatan ekonomi masyarakat, penguatan ketahanan komunitas, serta kolaborasi lintas sektor.
Seminar menghadirkan Dr. Zulkarnain Nasution, M.A., ICAO I., Direktur PIMANSU, sebagai narasumber dan pembahas, dengan Ira Riska Aisyah Lubis, S.Sos., M.Si. sebagai moderator.
Kegiatan itu juga dihadiri Kepala BRIDA Kota Medan Benny Iskandar, perwakilan BNN Sumatera Utara, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan.* (ad)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah. Kali ini, Bupati Pemalang Anom
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan empat orang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan kasus ko
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kepolisian Daerah (Polda) Aceh terus memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak dalam menjaga keamanan wilayah dan mendukung
NASIONAL
DELI SERDANG Pembahasan awal revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Deli Serdang berjalan tidak ses
PEMERINTAHAN
MEDAN Pelarian Farah Hasmina Harahap, tersangka dugaan korupsi pencairan fasilitas kredit di PT Bank Sumut, akhirnya berakhir. Setelah b
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh terus mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah melalui penguatan investasi dan pengembangan industri h
PEMERINTAHAN
SEMARANG Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026). Dalam agenda tersebut, Kepala Negara dij
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menerima kunjungan silaturahmi dari jajaran Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda
NASIONAL
MEDAN PSMS Medan harus mengakui keunggulan Persebaya Surabaya setelah kalah tipis dengan skor 01 dalam laga lanjutan turnamen pramusim
OLAHRAGA
MEDAN Sejumlah wilayah di Kota Medan, Sumatera Utara, mengalami pemadaman listrik sementara pada Kamis, 30 Juli 2026. Pemadaman dilakuka
PERISTIWA