Ahmad Sahroni Dukung Kenaikan Gaji Hakim: “Mereka Wakil Tuhan, Gajinya Harus Sesuai”

JAKARTA -Aksi mogok cuti yang dilakukan oleh hakim di seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia (SHI), semakin menarik perhatian publik. Aksi ini merupakan protes atas tidak adanya kenaikan gaji bagi para hakim selama 12 tahun terakhir. Menanggapi hal ini, anggota DPR periode 2024-2029 Ahmad Sahroni menyatakan dukungannya dan berkomitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan para hakim.

Dalam keterangannya pada Selasa (8/10), Sahroni, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi NasDem, menegaskan bahwa Komisi III DPR akan segera membahas aspirasi para hakim bersama dengan berbagai stakeholder, termasuk Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM (Menkumham). Ia berharap agar para hakim segera mendapatkan kenaikan gaji yang selayaknya, sesuai dengan tanggung jawab besar yang mereka emban.

“Komisi III tentu akan memperjuangkan kesejahteraan para hakim. Karena menurut saya, memang sudah seharusnya hakim mendapatkan gaji yang lebih besar. Itu selaras dengan tanggungan profesinya sebagai perwakilan Tuhan di muka bumi,” ungkap Sahroni. Ia menambahkan bahwa dukungan ini bukan hanya sekadar pernyataan, tetapi akan diimplementasikan dalam bentuk tindakan nyata di parlemen.

Sahroni juga menyampaikan bahwa ada beberapa isu lain yang perlu diatasi, seperti tunjangan kinerja yang tidak diberikan sejak 2012, jaminan keselamatan, dan isu kesetaraan gender dalam profesi kehakiman. Ia berkomitmen untuk menemukan titik keseimbangan antara beban kerja dan kesejahteraan yang diterima oleh para hakim. “Kita akan selesaikan masalah-masalah ini agar hakim dapat bekerja dengan lebih profesional dan fokus,” tambahnya.

Menyusul aksi mogok cuti yang berlangsung dari 7 hingga 11 Oktober 2024, para perwakilan hakim melakukan audiensi dengan Menkumham Supratman Andi Agtas untuk menyampaikan tuntutan mereka. Salah satu perwakilan dari SHI, Aji Prakoso, yang juga merupakan hakim Pengadilan Negeri Sampang, menyatakan bahwa tuntutan mereka akan ditindaklanjuti oleh Menkumham bersama lembaga terkait.

Aksi ini, menurut Aji, bertujuan untuk menegaskan pentingnya kesejahteraan hakim dalam menjaga kualitas keadilan di Indonesia. “Kualitas keadilan di Indonesia sangat bergantung pada para hakim. Bagaimana mereka bisa fokus jika kesejahteraannya tidak terpenuhi?” ujarnya.

Dukungan Sahroni dan respon dari pihak Kemenkumham diharapkan dapat memberikan solusi yang signifikan terhadap tuntutan para hakim. Kenaikan gaji dan tunjangan yang layak akan menjadi langkah awal untuk memastikan bahwa para hakim dapat melaksanakan tugas mereka dengan sebaik-baiknya.

“Harapan saya, setelah masalah ini diselesaikan, para hakim dapat bekerja dengan lebih objektif dan profesional, sehingga kualitas keadilan di Indonesia dapat meningkat,” tutup Sahroni.

Dengan adanya dukungan dari anggota DPR dan audiensi dengan Menkumham, para hakim berharap suara mereka didengar dan tindakan nyata dapat segera diambil untuk memenuhi tuntutan mereka. Aksi mogok ini menjadi pengingat bahwa kesejahteraan profesi hukum adalah kunci untuk mewujudkan sistem peradilan yang adil dan berkualitas.

(N/014)