"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk menjaga kualitas belanja, mempercepat pemulihan pascabencana, memperkuat pelayanan dasar dan infrastruktur, menjaga stabilitas ekonomi daerah, serta meningkatkan sinergi fiskal dengan pemerintah kabupaten/kota," ujarnya.
Perubahan APBD tersebut juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 mengenai penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) serta penyaluran kurang bayar DBH.
Tambahan ruang fiskal tersebut akan diarahkan untuk mendukung penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, pelayanan dasar, pemulihan ekonomi serta penguatan infrastruktur.
Pemprov Sumut juga menyiapkan dukungan fiskal bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam rangka mempercepat pelaksanaan program pembangunan serta penanganan kebutuhan masyarakat di daerah.
Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti mengatakan pembahasan Ranperda P-APBD 2026 merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Menurut Erni, rancangan perubahan APBD tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama Pemprov Sumut dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan Sumatera Utara.
Bobby berharap pembahasan Ranperda P-APBD 2026 bersama DPRD Sumut dapat berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Sumut menargetkan perubahan anggaran tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan daerah sekaligus memperkuat pemulihan pascabencana dan kualitas pelayanan publik.* (dh)
NAGEKEO Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan terus menangani dampak gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT). Pra
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan berbagai persoalan dalam pengelolaan program Makan Bergizi G
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta seluruh perangkat kewilayahan mempercepat pendataan dan pendaftaran warga ke Portal
PEMERINTAHAN
BATUBARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batubara memastikan akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan Dana Transfer
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Tim peneliti Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) menggelar Focus Group Discussion (FGD) tingkat Provinsi Aceh untuk mematang
PARIWISATA
SIMEULUE Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Simeulue, Aceh, Sela
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Dr H Taqwaddin, menyoroti aturan mengenai pemblokiran rekening dalam Ki
NASIONAL
NAGEKEO Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya keberanian seorang pemimpin untuk mendengar dan memahami langsung kondisi masyarak
NASIONAL
MBAY Presiden Prabowo Subianto memuji Bupati Nagekeo Simplisius Donatus saat memimpin rapat koordinasi penanganan gempa Flores di Mbay, Ka
NASIONAL
JAKARTA Ketua Umum DPP Projo Budi Arie Setiadi memberikan klarifikasi terkait video viral yang memuat pernyataannya soal kemungkinan perce
POLITIK
