Belanja Membengkak Jadi Rp13,3 Triliun, Bobby Nasution Prioritaskan APBD Sumut untuk Pemulihan Bencana dan Infrastruktur

MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengusulkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2026 dengan pendapatan dan belanja daerah yang lebih besar. Perubahan anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur, pemulihan pascabencana, pelayanan dasar serta sejumlah program prioritas.

Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang P-APBD Sumut 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (26/8/2026).

Penyampaian Ranperda tersebut merupakan tindak lanjut kesepakatan Pemprov Sumut bersama DPRD Sumut mengenai perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Baca Juga:

• Dari Hulu ke Hilir, Sumut Gelontorkan Ratusan Miliar Bendung Sedimen dan Cegah Banjir Susulan

Bobby mengapresiasi DPRD Sumut yang telah bersama-sama menjalankan tahapan penyusunan perubahan APBD secara intensif dan kolaboratif.

"Penyusunan perubahan APBD ini dilakukan untuk merespons dinamika ekonomi, sosial dan fiskal yang berkembang setelah APBD ditetapkan," ujar Bobby dalam sambutannya.

Dalam rancangan perubahan APBD, pendapatan daerah Sumut direncanakan meningkat Rp1,259 triliun atau 10,80%. Pendapatan yang sebelumnya ditetapkan Rp11,664 triliun menjadi Rp12,924 triliun.

Kenaikan tersebut berasal dari penyesuaian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dari pemerintah pusat serta tambahan pendapatan hibah.

PAD Sumut dalam P-APBD 2026 ditargetkan mencapai Rp7,089 triliun. Angka tersebut naik Rp122 miliar atau 1,76% dibandingkan APBD induk sebesar Rp6,967 triliun.

Sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat ditargetkan mencapai Rp5,816 triliun. Angka tersebut meningkat Rp1,134 triliun atau 24,22% dari sebelumnya Rp4,682 triliun.

Dari sisi belanja, Pemprov Sumut merencanakan peningkatan anggaran dari Rp11,679 triliun menjadi Rp13,356 triliun. Artinya, terdapat tambahan belanja sekitar Rp1,678 triliun.

"Peningkatan belanja tersebut diarahkan untuk memenuhi belanja wajib dan mengikat, pelayanan dasar, pemulihan pascabencana, pembangunan infrastruktur, program prioritas serta dukungan kepada kabupaten/kota," kata Bobby.

Bobby menegaskan perubahan APBD tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian angka anggaran. Menurutnya, setiap tambahan belanja harus diarahkan pada kebutuhan prioritas dengan keluaran dan hasil yang terukur.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk menjaga kualitas belanja, mempercepat pemulihan pascabencana, memperkuat pelayanan dasar dan infrastruktur, menjaga stabilitas ekonomi daerah, serta meningkatkan sinergi fiskal dengan pemerintah kabupaten/kota," ujarnya.

Perubahan APBD tersebut juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 mengenai penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) serta penyaluran kurang bayar DBH.

Tambahan ruang fiskal tersebut akan diarahkan untuk mendukung penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, pelayanan dasar, pemulihan ekonomi serta penguatan infrastruktur.

Pemprov Sumut juga menyiapkan dukungan fiskal bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam rangka mempercepat pelaksanaan program pembangunan serta penanganan kebutuhan masyarakat di daerah.

Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti mengatakan pembahasan Ranperda P-APBD 2026 merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Menurut Erni, rancangan perubahan APBD tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama Pemprov Sumut dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan Sumatera Utara.

Bobby berharap pembahasan Ranperda P-APBD 2026 bersama DPRD Sumut dapat berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Sumut menargetkan perubahan anggaran tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan daerah sekaligus memperkuat pemulihan pascabencana dan kualitas pelayanan publik.* (dh)

Dari Hulu ke Hilir, Sumut Gelontorkan Ratusan Miliar Bendung Sedimen dan Cegah Banjir Susulan

Mendagri Larang Buka Lahan dengan Cara Dibakar, Bobby Nasution: Satgas Libatkan Masyarakat Sudah Dibentuk Sejak 2025

Bobby Nasution Dorong Sertifikasi Halal Gratis untuk UMKM Sumut Naik Jadi 5.000 per Tahun

Dinas SDA Sumut Genjot Irigasi, 5.050 Hektare Lahan Pertanian Ditargetkan Jadi Produktif

Pj Sekdaprov Sumut Ajak Generasi Muda Jadikan Maulid Nabi Momentum Kolaborasi Membangun Daerah

Momentum HUT GAM dan OPM Berdekatan di Desember, Pengamat Intelijen: Radar Deteksi Dini Harus Bekerja Sejak Sekarang