Gaspol Kolaborasi Demi Rakyat, Pemprov dan DPRD Sumut Kunci Arah Pembangunan 2027 Fokus ke Kesejahteraan Warga

SIMALUNGUN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendorong penguatan sinergi dengan DPRD Sumut dalam merumuskan arah pembangunan daerah pada 2027. Kolaborasi eksekutif dan legislatif dinilai penting agar kebijakan dan program pembangunan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumut Surya saat membuka Rapat Kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 di Sopo Bolon Convention Hall & Meeting Room Hotel Niagara Parapat, Kabupaten Simalungun, Minggu (30/8/2026) malam.

Rapat kerja tersebut digelar untuk mengevaluasi kinerja DPRD Sumut periode Juli 2025 hingga Juli 2026 sekaligus menyusun dan menetapkan rencana kerja DPRD Sumut untuk 2027. Kegiatan berlangsung selama tiga hari, mulai 30 Agustus hingga 1 September 2026.

Baca Juga:

• Ingin Ribuan Desa Lepas dari Status Tertinggal, Pemprov Sumut Genjot Pemutakhiran Indeks Desa!

Surya mengatakan rapat kerja tersebut memiliki arti penting karena menjadi forum evaluasi sekaligus momentum menyusun arah kerja kelembagaan DPRD untuk tahun berikutnya.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memandang DPRD sebagai mitra sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, sinergi antara rencana kerja DPRD dengan rencana kerja pemerintah daerah perlu terus diperkuat," ujar Surya.

Menurutnya, setiap kebijakan, program dan keputusan yang dihasilkan Pemprov Sumut bersama DPRD harus mengarah pada tujuan yang sama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Surya menyebut Sumut memiliki potensi besar yang dapat dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sektor pertanian dan perkebunan, daerah ini memiliki komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet dan kopi. Industri pengolahan serta UMKM juga dinilai menjadi penopang perekonomian dan penyerapan tenaga kerja.

Di sektor pariwisata, Danau Toba, Geopark Kaldera Toba dan Kepulauan Nias menjadi sejumlah potensi yang dapat terus dikembangkan. Keragaman budaya Batak, Melayu dan Nias juga dinilai menjadi daya tarik bagi wisatawan.

Sumut juga memiliki potensi sumber daya energi, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan dan energi panas bumi. Pengembangan sektor tersebut dinilai dapat mendukung kemandirian energi sekaligus membuka peluang investasi.

Dari sisi konektivitas, Sumut dinilai memiliki posisi strategis sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia bagian barat melalui Pelabuhan Kuala Tanjung dan Bandara Internasional Kualanamu.

"Ditambah dengan perkembangan digital dan inovasi melalui percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan ekosistem startup, Sumut memiliki fondasi kuat untuk menjadi provinsi yang kompetitif dan berdaya saing tinggi," katanya.

Karena itu, Surya meminta pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Perubahan APBD 2026 serta APBD 2027 tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.

Bukan Sekadar Angka di Kertas Pemprov Sumut Janji P-APBD 2026 Beri Dampak Nyata ke Masyarakat

Bebas dari Kasus Korupsi MFF, DPRD Minta Erwin Saleh Kembali Jadi Pejabat Pemko Medan

Kapolda Aceh dan Kepala Kanwil BPN Aceh Bertemu, Sepakat Perkuat Sinergi demi Layanan Publik yang Lebih Optimal

DPRD Batubara Awasi Penggunaan Dana TKD Rp165,9 Miliar, Eksekutif Tak Libatkan dalam Pembahasan

Kasus Dugaan Penganiayaan Anggota DPRD Medan Antonius Tumanggor Resmi Dihentikan, Berujung Damai

Kadis LH Deli Serdang Dua Kali Mangkir Rapat DPRD, Wakil Ketua Banggar: “Melecehkan DPRD”