Usai Jadi Saksi Dokter Tifa, Politikus PSI Dian Sandi Ngaku Bahagia: Biar Terbuka Terang Benderang
JAKARTA Direktur Media Sosial Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, mengaku bahagia setelah memberikan kesaksian dalam s
NASIONAL
MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mendorong pengembangan transportasi massal sebagai bagian dari upaya memperbaiki layanan publik.
Bus Rapid Transit (BRT) menjadi salah satu program yang disiapkan untuk menyediakan transportasi umum yang nyaman dan dapat diandalkan masyarakat.
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengatakan transportasi umum merupakan kebutuhan penting masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah.Baca Juga:
Karena itu, Pemprov Sumut memberikan dukungan terhadap pengembangan BRT.
Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni bersama jajaran Jasa Raharja di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin, 31 Agustus 2026.
"Karena komitmen kita memberikan pelayanan yang utama, Pemprov sangat mendukung (BRT)," kata Bobby.
Menurut Bobby, keberhasilan pelayanan publik tidak seharusnya diukur dari semakin banyaknya kendaraan pribadi yang digunakan masyarakat.
Salah satu indikatornya justru terlihat dari kemampuan pemerintah menyediakan transportasi massal yang dapat menjadi pilihan utama masyarakat untuk bepergian.
Sebagai bagian dari pengembangan transportasi massal, Bobby Nasution sebelumnya telah meresmikan BRT Mebidang yang melayani rute Medan-Binjai dan Medan-Lubukpakam.
Untuk saat ini, masyarakat masih dapat menggunakan layanan BRT tersebut tanpa dikenakan tarif.
Pemprov Sumut juga tengah menyiapkan organisasi yang akan mengelola layanan BRT. Bobby mengatakan proses tersebut ditargetkan selesai pada akhir 2026.
"Dan administrasi organisasinya kami targetkan 2026 akhir ini selesai," katanya.
Dengan adanya organisasi pengelola, layanan transportasi massal tersebut diharapkan dapat dikelola secara lebih optimal dan berkelanjutan.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni mengatakan pemerintah pusat akan terus memberikan dukungan terhadap Pemprov Sumut.
Fatoni berharap Sumatera Utara dapat terus berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut dia, perkembangan Sumut juga diharapkan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan nasional.
"Makanya kita support dan kita perjuangkan betul Sumut ini, Sumut akan terus bisa jauh lebih maju, lebih berkembang, masyarakatnya sejahtera, Sumut punya kontribusi besar bagi nasional," kata Fatoni.
Sementara itu, Komisaris Utama Jasa Raharja Aan Suhanan mengatakan pihaknya akan terus berkolaborasi dengan Pemprov Sumut.
Kerja sama tersebut salah satunya diarahkan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas serta meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
"Mudah-mudahan kita bisa terus berkolaborasi dalam hal tersebut," kata Aan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor, Kepala Badan Pendapatan Daerah Sumut Sutan Tolang Lubis, dan Kepala Dinas Perhubungan Sumut Yuda Pratiwi Setiawan.* (ad)
JAKARTA Direktur Media Sosial Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, mengaku bahagia setelah memberikan kesaksian dalam s
NASIONAL
MEDAN Closing statement paling keras disampaikan Abyadi Siregar dalam Dialog Publik Benang Kusut Konflik Agraria Investasi atau Perampasa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berperan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Maruli Siahaan, menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto d
NASIONAL
JAKARTA Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina Jaya Center Foundation, Budi Mulyawan, mengapresiasi sejumlah langkah pembenahan yang dila
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara mengungkap motif penembakan yang menewaskan anggota organisasi masyarakat (ormas) berinisial DN (40) di Kecam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Medan, Erfin Fachrurrazi, menegaskan pemungutan retribusi daerah tidak boleh hanya berorienta
PEMERINTAHAN
MEDAN Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim mengakui menerima uang Rp900 juta yang dipersoalkan dalam perkara dugaan suap pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyiapkan skema pelatihan vokasi selama empat bulan yang terintegrasi dengan indust
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui deteks
PEMERINTAHAN