Bobby Nasution Usul Pajak Kendaraan Diturunkan di Daerah Tertentu, Ini Alasannya

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mewacanakan penyesuaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di sejumlah daerah.

Kebijakan tersebut disebut dapat menjadi salah satu cara untuk mendorong pemerataan penerimaan pajak kendaraan antarkabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Wacana itu disampaikan Bobby Nasution saat membuka Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Senin, 31 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Dubes Yaman Temui Megawati, Minta Indonesia Buka Konsulat di Aden

Bobby Nasution menjelaskan, wacana tersebut berkaitan dengan penerapan kebijakan opsen PKB.

Melalui kebijakan ini, penerimaan pajak kendaraan dapat lebih langsung dialokasikan kepada kabupaten dan kota sesuai dengan potensi masing-masing daerah.

Menurut Bobby, kondisi tersebut membuat daerah dengan jumlah kendaraan tinggi memiliki potensi penerimaan lebih besar dibandingkan daerah dengan jumlah kendaraan yang lebih sedikit.

"Tentunya yang paling banyak itu Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang. Karena dengan kebijakan opsen ini, penerimaan itu langsung masuk untuk kabupaten/kota. Kalau dahulu dibagi ke daerah lain, tetapi sekarang itu sesuai jumlahnya. Makanya bagaimana jika di daerah tertentu untuk kendaraan itu pajaknya kita rendahkan. Sehingga tidak semua orang membeli mobil ke Medan, misalnya," sebut Gubernur Bobby Nasution.

Bobby mengatakan penyesuaian nilai PKB di daerah tertentu dapat menjadi salah satu pilihan untuk mendorong masyarakat membeli atau mendaftarkan kendaraan di daerah tersebut.

Dengan cara itu, potensi penerimaan dari pajak kendaraan diharapkan tidak hanya terkonsentrasi di daerah yang memiliki jumlah kendaraan lebih banyak.

Selain membahas PKB, Bobby juga menyoroti optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

Ia mengapresiasi dukungan Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, dalam mendorong peningkatan pelayanan masyarakat dan penerimaan daerah.

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Sumatera Utara, realisasi penerimaan hingga Agustus 2026 mencapai 55,41 persen dari target Rp6,96 triliun.

Nilai penerimaan tersebut sekitar Rp3,86 triliun untuk seluruh jenis penerimaan.

"Sampai Agustus memang capaiannya cukup bagus. Tetapi kalau dihitung untuk bulan ini, nampaknya harus dipacu lagi agar bisa kita capai 100 % hingga akhir tahun. Karena itu juga kami mengharapkan kerja sama kabupaten/kota untuk optimalisasi PAD ini. Termasuk juga kami mencari jalan dari yang lain seperti meluncurkan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) bidang Olahraga, rencananya pada November mendatang," jelas Bobby Nasution.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengapresiasi langkah Bobby Nasution menggelar rapat koordinasi tersebut.

Menurut dia, peningkatan PAD Sumatera Utara merupakan capaian yang membanggakan.

Namun, Fatoni menilai masih terdapat berbagai sumber penerimaan yang dapat dioptimalkan.

Di antaranya dana transfer pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, Baznas, serta alokasi anggaran kementerian dan lembaga.

"Karenanya kerjasama kolaborasi dalam pengingkatan PKB ini sangat penting antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Serta reasliasinya kita harapkan bisa terus dipacu. Karena itu kita sebagai pembina Samsat hadir di sini. Sebab kita memang tidak bisa kerja sendiri, harus ada dukungan semua untuk mengoptimalkan penerimaan ini," ungkapnya.

Dalam kegiatan tersebut, Agus Fatoni juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Bobby Nasution sebagai bentuk apresiasi atas upaya meningkatkan PAD Sumatera Utara.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Komisaris Utama Jasa Raharja Aan Suhanan, Direktur Utama Jasa Raharja M Awaluddin, Ketua Baznas Sumut M Hatta, Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara, serta pimpinan organisasi perangkat daerah Pemprov Sumut.* (ad)

Dubes Yaman Temui Megawati, Minta Indonesia Buka Konsulat di Aden

Pertalite Bakal Dibatasi untuk Desil 9-10? Bahlil: Masih Dikaji

Survei Poltracking: 51,2 Persen Publik Nilai Komunikasi Pemerintah Baik, Tapi Kepuasan terhadap Kinerja Prabowo-Gibran Anjlok

Kasus Kematian Eks Istri Polisi di Medan Masih Bergulir, Itwasda dan Propam Polda Sumut Turun Mengawasi

Dewan Keluhkan OPD Sulit Dihubungi, Rico Waas: Masak Lebih Gampang Hubungi Wali Kota?

Rico Waas “Gas” Hasil Reses DPRD Medan: Program yang Bisa Dikerjakan, Eksekusi Minggu Ini