Opsen PKB Bikin Penerimaan Tak Merata, Bobby Nasution Siapkan Opsi Turunkan Pajak Kendaraan

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mewacanakan penyesuaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di daerah tertentu.

Kebijakan itu disebut sebagai salah satu upaya untuk mendorong pemerataan penerimaan daerah di Sumatera Utara.

Wacana tersebut berkaitan dengan penerapan kebijakan opsen PKB yang membuat penerimaan pajak kendaraan lebih langsung dialokasikan kepada kabupaten dan kota sesuai potensi masing-masing daerah.

Baca Juga:

• Bupati Labusel Ngopi Bersama Pimpinan Perusahaan, Bahas Kontribusi untuk Pembangunan Daerah

Bobby Nasution menyampaikan wacana itu dalam sambutannya sebelum membuka Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Senin, 31 Agustus 2026.

Menurut Bobby, kebijakan opsen atau tambahan persentase dari penerimaan pajak kepada kabupaten dan kota merupakan langkah untuk mendukung pembangunan daerah.

Namun, penerapan kebijakan tersebut juga membuat perbedaan potensi penerimaan antardaerah semakin terlihat.

Daerah yang memiliki jumlah kendaraan lebih banyak akan mendapatkan penerimaan lebih besar dibandingkan daerah yang jumlah kendaraannya lebih sedikit.

"Tentunya yang paling banyak itu Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang. Karena dengan kebijakan opsen ini, penerimaan itu langsung masuk untuk kabupaten/kota. Kalau dahulu dibagi ke daerah lain, tetapi sekarang itu sesuai jumlahnya. Makanya bagaimana jika di daerah tertentu untuk kendaraan itu pajaknya kita rendahkan. Sehingga tidak semua orang membeli mobil ke Medan, misalnya," sebut Gubernur Bobby Nasution.

Bobby mengatakan penyesuaian nilai PKB di daerah tertentu dapat menjadi salah satu opsi untuk mendorong masyarakat membeli atau mendaftarkan kendaraannya di daerah tersebut.

Dengan cara itu, pemerintah berharap potensi penerimaan dari sektor pajak kendaraan dapat tersebar lebih merata di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Dalam rapat tersebut, Bobby juga menyoroti upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

Ia mengapresiasi dukungan Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, dalam memberikan bimbingan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat sekaligus penerimaan daerah.

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Sumatera Utara, hingga Agustus 2026 realisasi penerimaan telah mencapai 55,41 persen dari target Rp6,96 triliun.

Realisasi tersebut setara dengan sekitar Rp3,86 triliun untuk seluruh jenis penerimaan.

"Sampai Agustus memang capaiannya cukup bagus. Tetapi kalau dihitung untuk bulan ini, nampaknya harus dipacu lagi agar bisa kita capai 100 % hingga akhir tahun. Karena itu juga kami mengharapkan kerja sama kabupaten/kota untuk optimalisasi PAD ini. Termasuk juga kami mencari jalan dari yang lain seperti meluncurkan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) bidang Olahraga, rencananya pada November mendatang," jelas Bobby Nasution.

Bobby menilai kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten/kota diperlukan untuk mengejar target penerimaan hingga akhir tahun.

Selain mengoptimalkan penerimaan dari pajak kendaraan, pemerintah juga mencari sumber pendapatan lain, termasuk melalui rencana peluncuran BLUD bidang olahraga pada November 2026.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengapresiasi langkah Bobby Nasution yang menginisiasi rapat koordinasi tersebut.

Menurut Agus, peningkatan PAD di Sumatera Utara merupakan capaian yang membanggakan.

Namun, masih terdapat sejumlah sumber penerimaan yang dapat dioptimalkan.

Sumber tersebut antara lain dana transfer pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, Baznas, serta alokasi anggaran kementerian dan lembaga.

"Karenanya kerjasama kolaborasi dalam pengingkatan PKB ini sangat penting antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Serta reasliasinya kita harapkan bisa terus dipacu. Karena itu kita sebagai pembina Samsat hadir di sini. Sebab kita memang tidak bisa kerja sendiri, harus ada dukungan semua untuk mengoptimalkan penerimaan ini," ungkapnya.

Agus menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan penerimaan PKB.

Menurut dia, optimalisasi penerimaan membutuhkan dukungan berbagai pihak.

Pada kesempatan tersebut, Agus Fatoni juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur Bobby Nasution sebagai bentuk apresiasi atas upaya peningkatan PAD di Sumatera Utara.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Komisaris Utama Jasa Raharja Aan Suhanan, Direktur Utama Jasa Raharja M Awaluddin, Ketua Baznas Sumut M Hatta, Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara, serta pimpinan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.* (ad)

Bupati Labusel Ngopi Bersama Pimpinan Perusahaan, Bahas Kontribusi untuk Pembangunan Daerah

Bupati Labusel Hadiri HUT IPK ke-57, Dorong Pemuda Aktif Berkontribusi

Bupati Baharuddin Apresiasi Sportivitas di Bupati Cup II, N Three Kisaran Raih Gelar Juara

Heboh Sekolah Tak Libur Saat Darurat Asap demi Dapur MBG, Ini Kata Menkes!

Dukung Penuh RUU Perampasan Aset, KPK Nilai Aturan Ini Krusial untuk Pemulihan Keuangan Negara

Tanjungbalai Terima DBH Pajak Rp9,42 Miliar, Wali Kota Mahyaruddin Salim Hadiri Rakor Optimalisasi PAD Sumut