2 TNI Pelaku Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Batal Dipecat, Vonis Juga Dipangkas
JAKARTA Dua anggota TNI yang menjadi eksekutor penyiraman air keras terhadap Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kek
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA — Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A. menegaskan pentingnya penguatan Satu Data Indonesia (SDI) sebagai dasar dalam merancang pembangunan yang tepat sasaran.
Menurut dia, data yang akurat dan terintegrasi diperlukan agar kebijakan pemerintah benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Baharuddin saat menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam Sosialisasi Program Prioritas Nasional di Aula A Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Kamis, 3 September 2026.Baca Juga:
Kegiatan yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia itu mengangkat tema "Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Batu Bara."
Sejumlah narasumber turut hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Anggota Komisi II DPR RI Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.; Kurniawan Ariadi, SIP, M.Com., Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI; Tirta Sutedjo, ST, MWRM., Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial; serta Rolly Rochmad Purnomo, ST, MM, M.S.I.S, Ph.d., Sekretaris Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital.
Dalam pemaparannya, Baharuddin mengatakan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi kebutuhan utama pemerintah dalam mengambil kebijakan.
Menurut dia, pengelolaan data yang baik juga dapat mencegah terjadinya perbedaan atau tumpang tindih informasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
"Dengan adanya SDI ini, setiap data dapat terus diperbarui dengan data terbaru sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih. Kita membutuhkan data yang benar dan akurat agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat," ujar Bupati Batu Bara.
Baharuddin juga menekankan perlunya komitmen dan kerja sama seluruh perangkat daerah dalam menjalankan SDI.
Setiap OPD diminta aktif menyediakan, memperbarui, dan memastikan data yang dikelola sesuai dengan tugas serta kewenangannya.
Ia menilai data yang terintegrasi akan membantu pemerintah daerah memahami persoalan masyarakat dengan lebih tepat.
Dengan begitu, program pembangunan dapat disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan.
Penguatan data, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan persoalan administrasi pemerintahan.
Data juga menjadi dasar untuk menentukan siapa yang membutuhkan bantuan, sektor mana yang perlu mendapat perhatian, serta program apa yang harus diprioritaskan.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung dalam pemaparannya menyoroti pentingnya ketersediaan data yang objektif dan berkualitas.
Menurutnya, akses terhadap data yang akurat dibutuhkan untuk mendukung proses analisis dan pengambilan kebijakan pembangunan.
Data yang berkualitas diharapkan membuat kebijakan dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, dan efisien.
Bappenas RI juga menjelaskan bahwa Satu Data Indonesia merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan menciptakan kesamaan standar dan memastikan kebenaran data.
Data tersebut menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat, efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Data dalam kerangka SDI mencakup berbagai sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Di antaranya kependudukan, kesehatan, perumahan, pendidikan, infrastruktur, sanitasi, ekonomi, lingkungan, serta sektor strategis lainnya.
Sosialisasi tersebut juga dihadiri Pj. Sekda Batu Bara, para asisten dan staf ahli, kepala OPD, para camat, serta para kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi bersama para narasumber.
Forum tersebut membahas berbagai persoalan sekaligus strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat implementasi Satu Data Indonesia di Kabupaten Batu Bara.
Melalui penguatan SDI, Pemerintah Kabupaten Batu Bara berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan berbasis data.
Dengan sistem tersebut, setiap kebijakan dan program pembangunan diharapkan dapat dirancang secara lebih terarah dan terukur serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Bagi pemerintah daerah, penguatan satu data pada akhirnya bukan hanya soal memiliki banyak data.
Hal yang lebih penting adalah memastikan data tersebut benar, terus diperbarui, saling terhubung, dan digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan.* (ad)
JAKARTA Dua anggota TNI yang menjadi eksekutor penyiraman air keras terhadap Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kek
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sebanyak 6.000 warga Sumatera Utara mengajukan permohonan penurunan desil melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara. Data
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung menyita sejumlah aset milik mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang ditaksir bernilai Rp8,4
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang kurir online penyandang tunadaksa, Iqbal Marqori (32), mengaku terkejut setelah mengecek status kesejahteraannya melalui p
EKONOMI
BANDA ACEH Angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Banda Aceh meningkat sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Berdasarkan data Satuan L
NASIONAL
TAPSEL Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka bersama Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pengusaha Budi Pranoto Seputra, Direktur Utama PT Bismacindo Perkasa, dituntut 13 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi penga
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan perawat berinisial A (23) diduga menculik seorang bayi lakilaki di Rumah Sakit Umum Sundari, Kota Medan, Sumatera Utara. D
HUKUM DAN KRIMINAL
DAIRI Seorang dokter umum di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Nico Tjowandi (61), menjadi korban perampokan di rumahnya setelah selesai
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, Saiful Abdi, dituntut 11 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi pengadaan sm
HUKUM DAN KRIMINAL