Bersih-bersih Keuangan Daerah Wali Kota Tanjungbalai Temui BPK Geber Kasus Tuntutan Perbendaharaan

MEDAN - Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menghadiri Workshop dan Diskusi Optimalisasi Penyelesaian Kasus Tuntutan Perbendaharaan yang digelar BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Selasa (15/9/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan pengelolaan keuangan daerah.

Workshop berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan dihadiri Kepala BPK Sumut Paula Henry Simatupang, Bupati Labuhanbatu Utara, Bupati Asahan, Bupati Batu Bara, Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai Nurmalini Marpaung, para asisten, inspektur, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tanjungbalai.

Kegiatan tersebut membahas optimalisasi penyelesaian kasus tuntutan perbendaharaan sekaligus langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam menangani persoalan administrasi dan pengelolaan keuangan.

Baca Juga:

• "Kita Akui Keterbatasan, tapi Tidak Boleh Pesimis", Wali Kota Tanjungbalai Ungkap PR Menuju Visi Kota EMAS Lewat Podcast Tribunnews

Mahyaruddin menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah secara tertib, transparan dan akuntabel. Menurutnya, seluruh pengelolaan anggaran harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi Mahyaruddin, tata kelola keuangan yang baik tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan administratif. Hal itu juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Melalui workshop tersebut, Pemko Tanjungbalai diharapkan dapat memperoleh pemahaman serta langkah yang lebih terukur untuk mempercepat penyelesaian berbagai kasus tuntutan perbendaharaan.

Penyelesaian kasus tersebut juga diharapkan dilakukan secara efektif dan sesuai dengan mekanisme serta ketentuan yang berlaku.

Mahyaruddin mengatakan penguatan evaluasi, pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh perangkat daerah akan terus didorong. Langkah tersebut dilakukan agar setiap program dan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.

Pengawasan yang diperkuat juga diharapkan dapat mendorong setiap perangkat daerah mengelola anggaran secara bertanggung jawab serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Tanjungbalai.

Melalui kegiatan bersama BPK tersebut, Pemko Tanjungbalai berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan, termasuk dalam penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan pengelolaan keuangan daerah.

Pemko Tanjungbalai berharap langkah tersebut dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif.* (dh)

Bupati Batu Bara Perkuat Tata Kelola Keuangan Daerah Melalui Workshop Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Ada Selisih 2.030 Data, Pemko Tanjungbalai Bidik Potensi Pajak dari Sinkronisasi BPN

Lawan Teror Pinjol Ilegal, PWI dan AFPI Bekali Wartawan lewat Workshop Jurnalistik

PWI Pusat dan AFPI Gelar Workshop Jurnalistik, Perkuat Peran Media dalam Literasi Keuangan Digital

Pemko Tanjungbalai dan UPT Samsat Perkuat Sinergi Tingkatkan PAD, Wali Kota Minta ASN Segera Lunasi Pajak Kendaraan

Pemko Tanjungbalai Perkuat Sinergi Tingkatkan Penerimaan Pajak, Warga Diajak Bayar PBB dan PKB Tepat Waktu