Bara Gambut Mengamuk Lagi di HLG Londerang Kapolres Tanjab Timur Turun Gunung Pimpin Water Bombing
TANJUNG JABUNG TIMUR Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali muncul di kawasan Hutan Lahan Gambut (HLG) Londerang, Kabupaten Tanjung
PERISTIWA
JAKARTA - Fahd El Fouz Arafiq kembali terseret dalam perkara dugaan korupsi setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Ini menjadi perkara korupsi ketiga yang menjerat Fahd.
Sebelumnya, Fahd pernah dipidana dalam kasus korupsi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) pada 2011 dan perkara suap pengadaan Al Quran serta laboratorium komputer di Kementerian Agama pada 2017.
Dalam perkara DPID, Fahd terbukti menyuap mantan anggota DPR RI Wa Ode Nurhayati sebesar Rp5,5 miliar. Dia kemudian divonis 2 tahun 6 bulan penjara.Baca Juga:
Pada 2017, Fahd kembali dipidana setelah terbukti menerima suap sebesar Rp3,411 miliar dalam perkara pengadaan Al Quran dan laboratorium komputer di Kementerian Agama. Dia dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.
Kini, Fahd kembali berhadapan dengan hukum dalam perkara dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan ATR/BPN. KPK menduga Fahd berperan sebagai pihak yang menampung uang yang dikumpulkan dari tersangka lain.
Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyebut Fahd telah masuk kategori residivis dalam konteks pidana.
"Jadi, dalam konsep pidana ini istilahnya sudah residivis begitu ya. Tentunya sudah betul tadi ada pemberatan," ujar Achmad Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (15/9/2026).
Pengulangan perkara tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas hukuman dalam mencegah seseorang kembali melakukan tindak pidana korupsi.
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan terdapat sejumlah faktor yang dapat memengaruhi seseorang kembali melakukan tindak pidana. Salah satunya hukuman yang dinilai terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera yang kuat.
"Yang berpengaruh, pertama hukuman terlalu ringan," ujar Fickar Rabu (16/9/2026).
Selain berat-ringannya hukuman, Fickar menyoroti faktor penegakan hukum. Menurutnya, masih adanya aparatur peradilan yang dapat dipengaruhi suap juga menjadi persoalan.
"Yang kedua, aparatus peradilan termasuk hakim dan jaksa masih mau disuap," katanya.
TANJUNG JABUNG TIMUR Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali muncul di kawasan Hutan Lahan Gambut (HLG) Londerang, Kabupaten Tanjung
PERISTIWA
JAKARTA Harga emas Antam kembali menguat tipis pada perdagangan Kamis (17/9/2026). Harga emas batangan 24 karat ukuran 1 gram tercatat nai
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) menguat terhadap rupiah pada perdagangan Kamis (17/9/2026) setelah Federal Reserve (The Fed
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan Kamis (17/9/2026). IHSG berada di level 6.490,38 atau naik 0,83
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) membangun dan merehabilitasi ruang kelas SMA, SMK dan SLB negeri yang terdampak b
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran
NASIONAL
MEDAN Sejumlah wilayah di Kota Medan akan mengalami pemadaman listrik sementara pada Kamis (17/9/2026). Pemadaman dilakukan PLN dalam rang
NASIONAL
JAKARTA Fahd El Fouz Arafiq kembali terseret dalam perkara dugaan korupsi setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai
NASIONAL
SUMATERA UTARA Aluminium selama ini mungkin hanya dikenal masyarakat sebagai bahan yang melekat dalam kehidupan seharihari. Namun, di b
EKONOMI
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (pemda) yang terdampak kebakaran hutan dan lah
NASIONAL