Pada sektor pendidikan, tambahan anggaran juga diarahkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang terdampak bencana banjir. Kebutuhan tersebut mencakup seragam dan perlengkapan sekolah, perbaikan ruang kelas, pengadaan mebel, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik hingga pemeliharaan bangunan cagar budaya.
Untuk rencana bantuan tebus ijazah bagi siswa SMA, Rico mengatakan Pemko Medan masih mengkaji Peraturan Wali Kota agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara untuk menangani 500 siswa putus sekolah, Dinas Pendidikan Kota Medan telah menganggarkan program pendidikan nonformal melalui Paket A, Paket B dan Paket C.
Pemko Medan juga telah menjalankan program regrouping sekolah. Sebanyak 86 sekolah dasar telah diregrouping sehingga jumlah SD Negeri di Kota Medan menjadi 295 sekolah dari sebelumnya 381 sekolah.
Di bidang infrastruktur, tambahan anggaran untuk Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang diarahkan untuk sejumlah program prioritas. Pemko Medan juga tengah melakukan rehabilitasi puskesmas dan pustu serta memperbaiki 35 sekolah SD dan SMP Negeri.
Sementara Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) akan mengoptimalkan penanganan jalan, drainase, jembatan serta kebutuhan infrastruktur lainnya.
Menjawab perhatian Fraksi PKS mengenai komitmen 35 persen belanja pembangunan pada P-APBD untuk Medan Bagian Utara, Rico mengatakan sejumlah program telah disiapkan.
Melalui SDABMBK, pembangunan di kawasan tersebut diarahkan pada pengelolaan dan pengembangan sistem drainase serta penyelenggaraan jalan.
Sementara melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, program mencakup pengelolaan dan pengembangan sistem air minum, sistem air limbah serta penataan kawasan permukiman, termasuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Rico memastikan tambahan anggaran dalam P-APBD 2026 akan diarahkan secara terukur agar pelaksanaan program tidak berujung pada rendahnya serapan anggaran maupun Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Menurutnya, perencanaan dan penganggaran telah memperhitungkan masa pelaksanaan program, prioritas lokasi, kapasitas sumber daya serta waktu yang tersedia pada tahun anggaran berjalan.
Terkait indikator kesejahteraan masyarakat, Rico menyampaikan Pemko Medan telah menetapkan sejumlah target makro pembangunan yang mengacu pada RPJMD 2025-2029 dan RKPD Perubahan 2026.
MEDAN Polisi menangkap satu dari enam pelaku yang diduga merampok seorang mahasiswa di kawasan tanah garapan, Desa Sampali, Kecamatan Percu
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) telah memeriksa sekitar 30 orang saksi dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan lahan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Satresnarkoba Polrestabes Medan menangkap seorang pria berinisial FYM (42) yang diduga membawa 480,56 gram sabu. Warga Kabupaten Pidi
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Ambulans milik RSU Bidadari yang membawa jenazah mengalami kecelakaan tunggal hingga terbalik di Jalan Sudirman, Lingkungan IV Simp
PERISTIWA
MEDAN Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Sofyan Tan mendorong pengembangan pertanian organik di Sumatera Utara (Sumut). Men
NASIONAL
MEDAN PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional I Sumatera Utara membangun 12 pos jaga di sejumlah perlintasan sebidang yang dinilai ra
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menjelaskan penurunan anggaran Dinas Kesehatan (Dinkes) dalam Perubahan APBD (PAPBD) 2026 t
PEMERINTAHAN
MEDAN Harga cabai merah keriting di sejumlah wilayah Sumatera Utara (Sumut) menembus Rp70 ribu per kilogram. Dinas Perindustrian, Perdagang
EKONOMI
BINJAI Pemerintah Kota Binjai menjelaskan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) di Jalan Kedondong, Kecamatan Binjai Barat, hingga
PEMERINTAHAN
JAKARTA Seorang pria yang disebut bernama Aldiansyah diduga menyamar sebagai anggota polisi dan menjerat perempuan melalui TikTok. Pria ter
HUKUM DAN KRIMINAL
