Marak Siswa Keracunan Makan Bergizi Gratis di Sumut, DPRD Desak BBPOM Ketatkan Pengawasan Rantai Pasok

MEDAN- Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut) Sutarto meminta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Permintaan itu disampaikan menyusul sejumlah kasus dugaan keracunan yang terjadi di beberapa daerah di Sumut.

Sutarto mengaku prihatin karena dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan program MBG kembali terjadi. Dia menilai pengawasan keamanan pangan perlu diperkuat agar kejadian serupa tidak berulang.

"Sumatera Utara termasuk daerah yang banyak mengalami keracunan akibat MBG. Saya meminta penguatan peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)," kata Sutarto, Selasa (22/9/2026).

Baca Juga:

• Sapu Bersih Utang DBH Rp 1,7 Triliun, Pemprov Sumut Sudah Kucurkan Hampir Rp 1 T ke Kab/Kota

Beberapa kasus dugaan keracunan MBG sebelumnya terjadi di sejumlah wilayah Sumut. Salah satunya menimpa 353 siswa di SMAN 1 Berastagi serta SMK/SMA Bersama Kabupaten Karo pada 13 Agustus 2026.

Kasus berikutnya terjadi di Kabupaten Asahan. Sebanyak 22 hingga 30 siswa MTs Negeri 2 Kisaran dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami keluhan yang diduga berkaitan dengan makanan program MBG pada 14 September 2026.

Sementara pada 18 September 2026, sebanyak 38 murid dari empat sekolah dasar negeri di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, dilarikan ke Puskesmas Galang setelah mengalami sakit perut dan muntah-muntah yang diduga muncul usai mengonsumsi paket MBG.

Menurut Sutarto, BBPOM sebagai unit pelaksana teknis BPOM di tingkat regional memiliki peran penting dalam memastikan keamanan pangan dalam pelaksanaan program tersebut.

"BBPOM ini merupakan sebuah instrumen yang perannya harus diperkuat pelibatannya dalam pengawasan, saya kira," ujarnya.

Sutarto mengatakan peran BPOM dalam pengawasan program MBG juga telah diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Dia menyebut pengawasan mencakup berbagai tahapan, mulai dari persiapan, pengujian bahan mentah, rantai pasok, distribusi hingga pelaksanaan dan penyajian makanan.

"Di sana menyebut BPOM mengawal keamanan bahan bakunya, edukasi, pengelolaan hingga distribusi dan penyajian, serta mitigasi masalah," katanya.

Sutarto mendorong Pemerintah Provinsi Sumut meningkatkan sinergi dengan BPOM RI melalui BBPOM di Medan. Menurutnya, pengawasan perlu dibarengi edukasi mengenai keamanan pangan serta pencegahan risiko berdasarkan kajian.

Dia juga meminta dilakukan investigasi setiap insiden, transparansi hasil uji laboratorium, penelusuran rantai pasok, serta tindakan koreksi setelah ditemukan persoalan.

"Perlu adanya investigasi insiden, transparansi uji lab, penelusuran rantai pasok, tindakan koreksi, dan penindakan pasca-temuan," imbuhnya.

Sutarto menilai penguatan standar operasional prosedur (SOP) dan pengawasan menjadi bagian penting untuk mencegah kasus dugaan keracunan kembali terjadi.

"Terutama soal desain rantai pasok, aturan penyimpanan suhu ruang yang tidak boleh melebihi batas aman 4 jam, serta pola distribusi makanan dan penyajian yang higienis," pungkasnya.

Dorongan tersebut disampaikan di tengah berjalannya program MBG di berbagai daerah Sumut. Pengawasan keamanan bahan makanan, proses penyimpanan, distribusi hingga penyajian menjadi perhatian menyusul adanya sejumlah laporan dugaan gangguan kesehatan setelah konsumsi makanan MBG.* (an/dh)

Sapu Bersih Utang DBH Rp 1,7 Triliun, Pemprov Sumut Sudah Kucurkan Hampir Rp 1 T ke Kab/Kota

Diperiksa Polda Sumut soal SPT Dodi Tahir, Ketua DPRD Sumut Erni Sitorus: Jangan Digoreng-goreng

Pakai Syarat KTP Ketat, Bulog Sumut Guyur 49 Ton Beras Bantuan Bagi 1.656 Warga Medan

Beraksi di 71 TKP Sumut-Riau, Sindikat Maling Motor Ditembak Polisi Usai Hasil Curian Buat Nyabu

Jika Kekuasaan Lebih Suka Diberi Tepuk Tangan

Pelatihan Pertanian Cabai Dampingan MPM PWM Sumut Masuk Tahap Tanam