Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
"Dengan WhatsApp menerima pertanyaan, AI memahami pertanyaan, AI mengarahkan ke layanan yang tepat, dan sistem pemerintahan bekerja di belakang layar," ujarnya.
Dengan mekanisme tersebut, warga tidak perlu lagi memahami struktur birokrasi untuk mendapatkan layanan pemerintah.
Masyarakat cukup menyampaikan kebutuhan melalui kanal percakapan, kemudian sistem menghubungkannya dengan layanan dan perangkat daerah yang menangani.
Arrahmaan mencontohkan salah satu layanan yang sedang dikembangkan, yakni layanan magang bagi mahasiswa.
Melalui sistem tersebut, mahasiswa nantinya dapat mendaftarkan diri melalui WhatsApp.
Permintaan kemudian diproses oleh sistem hingga mahasiswa memperoleh surat rekomendasi untuk dibawa ke perangkat daerah tujuan.
Menurut Arrahmaan, layanan berbasis percakapan tersebut ditopang sejumlah sistem yang saling terhubung.
Di antaranya mesin AI, verifikasi identitas, basis data pemerintah, serta sistem pelayanan yang dimiliki perangkat daerah.
Karena itu, kata dia, pembangunan pemerintahan digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi AI.
Kualitas dan validitas data menjadi salah satu faktor penting agar sistem dapat bekerja dengan baik.
"Yang diperlukan untuk membangun AI adalah data yang besar dan valid," katanya.
Pemko Medan, kata Arrahmaan, perlu menghimpun dan memvalidasi data dari 30 organisasi perangkat daerah (OPD) dan 21 kecamatan.
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI