Menuju Jakarta 500 Tahun: Mampukah Jadi Kota Global Tanpa Meninggalkan Warganya?
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
Data tersebut akan menjadi dasar bagi sistem untuk memberikan informasi dan mengarahkan masyarakat ke layanan yang tepat.
Semakin lengkap dan valid data yang tersedia, semakin baik pula sistem dalam memahami kebutuhan warga.
Selain akurasi data, keamanan sistem juga menjadi perhatian.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam pengamanan sistem dan pusat data pemerintah.
Arrahmaan mengatakan pemerintahan digital setidaknya memiliki empat tanggung jawab utama.
Keempatnya adalah keamanan sistem atau security, perlindungan data pribadi atau privacy, kebenaran informasi yang diberikan AI atau accuracy, serta kejelasan pihak yang bertanggung jawab atas proses dan keputusan layanan atau accountability.
"Semakin digital, semakin besar tanggung jawab kita," katanya.
Arrahmaan menegaskan penggunaan AI dalam pemerintahan tidak berarti menghilangkan peran manusia dalam pelayanan publik.
Menurut dia, manusia tetap dibutuhkan untuk memastikan data, konteks, etika, dan pertanggungjawaban dalam setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat.
Talkshow "Literasi Digital dan Pemanfaatan AI" tersebut kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.
Mahasiswa baru Universitas Harapan Medan antusias menyampaikan pertanyaan mengenai pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan, pekerjaan, hingga pelayanan pemerintahan.
Arrahmaan menjawab pertanyaan tersebut dengan memberikan sejumlah contoh konkret mengenai pemanfaatan teknologi AI sekaligus pentingnya memahami aspek keamanan, akurasi data, perlindungan privasi, dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi digital.* (ad)
JAKARTA Jakarta akan memasuki usia 500 tahun pada 2027. Momentum tersebut menjadi titik penting bagi Jakarta setelah tidak lagi diposisi
NASIONAL
JAKARTA Dua dari 26 tokoh yang diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak hadir d
POLITIK
JAKARTA Direktur Law Firm Pedang Keadilan & Partners Zuhri Saifudin menilai Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peluang untuk mendiskualif
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai rangkaian perombakan pemerintahan Presiden Prabowo Su
POLITIK
MEDAN Video yang memperlihatkan seorang pedagang kaki lima (PKL) diduga dikeroyok sejumlah pria di kawasan depan Kampus Universitas Suma
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan tengah mengembangkan sistem pemerintahan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik melal
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mayjen TNI (Purn) Prof. H.C. Dr. Rido Hermawan mengajak masyarakat melihat kembali hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesa
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi keterlibatan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang dalam perka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Anwar Usman memilih tidak memberikan tanggapan mengenai perkara yang mempersoal
NASIONAL
OlehWerdha CandratrilaksitaRESHUFFLE lazimnya menjadi cara seorang presiden memperkuat kendali terhadap pemerintahannya. Menteri yang dinil
OPINI