Cegah Pelanggaran di Sekolah, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim Dukung Jaksa Sahabat Pendidik

Dana yang sebelumnya dikelola dinas kini langsung dikelola oleh kepala sekolah.

Namun, perubahan tanggung jawab tersebut tidak selalu diikuti pelatihan khusus bagi para kepala sekolah.

Kebijakan tersebut, kata Bobby, berlaku secara nasional.

Bobby juga menyoroti keberadaan sejumlah lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang menggunakan nama menyerupai lembaga penegak hukum.

Ia meminta kepala sekolah yang menjalankan tugas sesuai aturan tidak perlu merasa takut.

"Ini bukan takut sama LSM-nya, tapi takut sama yang membekingi LSM-nya," ujarnya.

Bobby mengaku pernah mendengar adanya kasus dugaan pemerasan terhadap kepala sekolah oleh oknum kejaksaan negeri ketika dirinya masih menjabat sebagai Wali Kota Medan.

Nilai yang disebut dalam kasus tersebut berkisar Rp5 juta hingga Rp10 juta.

Namun, Bobby tidak menyebut identitas oknum maupun waktu kejadian tersebut.

Bobby juga menyoroti program revitalisasi sekolah yang disebutnya sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Presiden.

Karena itu, pemerintah daerah diminta ikut mengawal pelaksanaannya dengan mengedepankan integritas.

Selain persoalan pengelolaan anggaran pendidikan, Bobby menyampaikan rencana pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru paruh waktu.

PSI Sentil MK Soal Gugatan Ijazah Gibran: Tahu Tak Ada Legal Standing Kok Diproses?

Golkar Sebut Putusan MK Gibran Pukulan Telak Bagi KPU: Desak Revisi Total UU Pemilu

Rismon Sianipar Sepakat Sama MK: Soal Sah Tidaknya Wapres Gibran Itu Ranah KPU

Bareskrim Terima Aduan Ijazah Gibran: Pelapor Sebut Polisi Bisa Panggil Sang Wapres

Imbas Putusan Gibran: 9 Hakim MK Dilaporkan ke MKMK, Pelapor Desak Pemecatan & Pembatalan Putusan

KPU Akhirnya Buka Suara! Beberkan Alasan Loloskan Berkas Ijazah Gibran Pascaputusan MK