Inflasi Indonesia Naik Jadi 3,28 Persen, Pemko Medan Diminta Waspadai Harga Pangan

MEDAN — Pemerintah Kota Medan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 secara virtual dari Command Center, Kantor Wali Kota Medan, Senin, 12 Oktober 2026.

Rapat tersebut membahas ancaman kenaikan harga barang yang dipengaruhi ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan bencana alam di sejumlah wilayah Indonesia.

Rakor dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.

Baca Juga:

• Rico Waas Ubah Strategi Atasi Kemiskinan di Medan, Tak Cukup Hanya Beri Bansos

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Medan, Citra Effendi Capah, bersama jajaran terkait.

Dalam arahannya, Tito mengingatkan pemerintah daerah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi lonjakan inflasi.

Menurut dia, tekanan terhadap harga barang datang dari berbagai faktor, mulai dari kenaikan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik hingga gangguan distribusi pangan karena bencana alam.

Bencana seperti kebakaran hutan dan banjir di sejumlah daerah berpotensi mengganggu rantai pasok pangan.

Kondisi tersebut dapat memengaruhi ketersediaan barang dan mendorong kenaikan harga di pasar.

Data yang dipaparkan dalam rapat menunjukkan inflasi tahunan atau year-on-year (yoy) pada September meningkat dari 3,19 persen menjadi 3,28 persen.

Tito menilai perkembangan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena kenaikan inflasi dapat semakin membebani masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

"Kita harus menjaga betul angka ini. Kalau di atas 3,50%, harga-harga naik, maka akan sangat terasa kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di desil 1 dan 2," tegas Tito.

Desil 1 dan 2 merujuk pada kelompok masyarakat dalam tingkat kesejahteraan terbawah.

Kelompok ini cenderung lebih rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok karena sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam rapat tersebut, Tito menyampaikan bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi dengan tingkat mencapai 0,88 persen, jauh melampaui sektor lainnya berdasarkan data yang dipaparkan.

Karena itu, pemerintah daerah diminta memperketat pemantauan harga dan ketersediaan sejumlah komoditas pangan yang berpengaruh terhadap inflasi.

Komoditas yang menjadi perhatian meliputi cabai, daging ayam ras, beras, dan telur ayam ras.

Bahan pangan tersebut merupakan kebutuhan masyarakat yang pergerakan harganya dapat langsung dirasakan rumah tangga.

Tito juga meminta pemerintah daerah yang mengalami inflasi tinggi untuk segera berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan para pelaku usaha. Koordinasi diperlukan untuk menjaga pasokan serta menstabilkan harga di pasaran.

"Bagi daerah dengan tingkat inflasi yang cukup tinggi agar segera berkoordinasi secara intensif dengan Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, serta para pelaku usaha untuk menstabilkan harga di pasaran," himbaunya.

Bagi Kota Medan, pengawasan harga pangan menjadi bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat.

Pemantauan terhadap harga di pasar perlu disertai langkah antisipasi jika terjadi gangguan pasokan atau kenaikan harga komoditas tertentu.

Selain membahas strategi pengendalian inflasi, rapat koordinasi tersebut juga membicarakan langkah-langkah strategis pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Rakor kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Ketenagaan Penyuluh Pertanian dalam rangka Swasembada Pangan Berkelanjutan.

Kebijakan tersebut berkaitan dengan pengelolaan fasilitas pendukung pertanian dan tenaga penyuluh agar upaya peningkatan produksi pangan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Pengendalian inflasi dan penguatan produksi pangan menjadi dua hal yang saling berkaitan.

Ketersediaan pasokan yang memadai, distribusi yang lancar, serta pengawasan harga diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

Melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah pusat mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar mengantisipasi berbagai risiko yang dapat memicu kenaikan harga.

Perhatian khusus diberikan pada komoditas pangan yang berpengaruh langsung terhadap pengeluaran masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.* (ad)

Rico Waas Ubah Strategi Atasi Kemiskinan di Medan, Tak Cukup Hanya Beri Bansos

Rico Waas Bangun Block Petisah, 200 UMKM Disiapkan untuk Hidupkan Kembali Pasar Legendaris Medan

Viral Tarif Parkir CFN Medan Naik, Rico Waas Ancam Oknum Dishub: Kalau Bermain-main, Kita Pecat

Beraksi di 40 TKP! Begal Sadis Medan-Deli Serdang Diringkus, Pelaku Utama Di-Dor Polisi

Jadwal dan Lokasi SIM Keliling Medan 12-18 Oktober 2026: Cek Syarat dan Jam Operasional

Harumkan Sumut! RSUP Adam Malik Medan Borong 2 Penghargaan Nasional PERSI Award 2026