Gara-gara Konten Job Fair, Pemkab Deli Serdang Semprot Akun IG Pengkritik: Netizen Gak Bodoh

DELI SERDANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang merespons unggahan akun Instagram Badan Perwakilan Netizen 2 yang ramai diperbincangkan karena memuat kritik terhadap Bupati Deli Serdang, dr Asri Ludin Tambunan. Pemkab mengaku telah membuat video klarifikasi dan melaporkan akun tersebut secara tertulis kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfostan) Deli Serdang, Sandra Dewi Situmorang, mengatakan laporan disampaikan pada Senin. Dia berharap pihak Komdigi menindaklanjuti laporan tersebut sesuai kewenangannya.

"Diakan menyampaikan informasi palsu. Menyampaikan ujaran kebencian, itu nggak boleh. Hari Senin kita laporkan secara tertulis ke Komdigi harapannya Komdigi melakukan tindakan terhadap akun itu, apapun tindakannya itu. Akun itu diharapkan bisa diberikan peringatan dan memperbaiki isi konten-konten mereka," kata Sandra.

Baca Juga:

• Gerebek Jermal 12, Polrestabes Medan Bakar 2 Markas Barang Haram dan Diciduk 3 Orang

Berawal dari Video Bupati di Acara Job Fair

Salah satu unggahan yang menjadi sorotan berupa potongan video yang menarasikan Bupati Asri Ludin Tambunan mengolok-olok pencari kerja saat menghadiri kegiatan Job Fair.

Dalam video tersebut, Bupati disebut sempat bertanya kepada para pencari kerja yang sedang mengantre mengenai siapa yang ingin bekerja dengan gaji Rp 10 juta per bulan. Potongan video itu kemudian beredar di media sosial dan memicu berbagai komentar warganet.

Menanggapi polemik tersebut, Pemkab Deli Serdang membuat video klarifikasi melalui Diskominfostan bersama Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker).

Disnaker juga memanggil kembali pihak perusahaan yang sebelumnya menawarkan pekerjaan dengan gaji Rp 10 juta per bulan untuk memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut.

Sandra mengatakan, klarifikasi dilakukan agar masyarakat memperoleh penjelasan mengenai konteks pernyataan Bupati yang beredar dalam potongan video.

Pemkab Nilai Konten Perlu Diklarifikasi

Sandra menilai sejumlah unggahan akun Badan Perwakilan Netizen 2 mengambil konten dari pihak lain, bukan sepenuhnya dibuat sendiri oleh akun tersebut. Karena itu, dia mendorong pemilik konten asli yang merasa dirugikan untuk mempertimbangkan langkah pelaporan sesuai ketentuan hukum.

Dia juga menyebut unggahan mengenai Bupati Deli Serdang masih berlanjut meskipun pemerintah kabupaten telah membuat klarifikasi.

"Kalau kita dari Pemkab kalau sudah modelan begitu (terus menyerang), itu bukan orang yang harus kita tanggapi. Netizen kan gak bodoh-bodoh banget. Netizen juga kan harus bijak," ujar Sandra.

Dia menilai masyarakat perlu mencermati konteks sebuah video sebelum menarik kesimpulan dari potongan konten yang beredar di media sosial.

Menurut Sandra, setelah video klarifikasi disampaikan, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai peristiwa tersebut.

"Nyatanya setelah kita sampaikan konten kemarin (buat video klarifikasi) nyatanya (orang lain paham) bukan begitu sebenarnya," katanya.

Sandra juga menyampaikan kecurigaan bahwa akun tersebut memiliki tujuan tertentu karena dinilai masih mengunggah konten yang menyudutkan Bupati meskipun klarifikasi telah dibuat. Namun, penilaian tersebut merupakan pandangan Sandra dan belum dapat dipastikan tanpa keterangan serta bukti dari pihak terkait.

Pemkab Tunggu Tindak Lanjut Komdigi

Pemkab Deli Serdang menyatakan telah menempuh jalur administrasi dengan melaporkan akun tersebut kepada Komdigi. Pemerintah kabupaten berharap laporan itu ditindaklanjuti sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.

Polemik ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk memeriksa konteks video dan informasi yang beredar di media sosial sebelum membagikan atau menyimpulkan suatu peristiwa.

Hingga berdasarkan keterangan yang tersedia, belum ada penjelasan dari pengelola akun Badan Perwakilan Netizen 2 mengenai laporan Pemkab Deli Serdang maupun tudingan yang disampaikan Sandra. Karena itu, penilaian terkait isi unggahan dan dugaan pelanggaran perlu tetap dibedakan dari keputusan resmi pihak berwenang.* (tm/dh)

2 Tahun Prabowo-Gibran, BEM UI dan Mahasiswa Sejumlah Kampus Turun ke Jalan Hari Ini!

Dua Tahun Prabowo-Gibran, Akademisi Soroti Kepercayaan Publik dan Komunikasi Pemerintah

OTT Beruntun KPK: Sejumlah Pejabat Pemkab Klaten Dikabarkan Diamankan

SBY Kenang 10 Tahun Didemo Saat Jadi Presiden: Kalau Tak Mendengar Rakyat, Bisa Jatuh

Waspada Virus Influenza A H3N2 Meneror Asia Tenggara! Pemkab Simalungun Perkuat Deteksi Dini

Rocky Gerung Sebut Istana Sarang Korupsi: Saya Masuk untuk Memberantas Maling yang Bersembunyi di Bawah Meja Istana