Pemprov Sumut Ingatkan ASN Waspada Investasi Bodong, Tekankan Pentingnya Mengelola Keuangan
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar lebih cermat mengelola keuangan d
NASIONAL
TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai, Sumatera Utara, terus mendorong penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan daerah.
Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan transparansi, mempermudah pelayanan masyarakat, sekaligus mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah.
Komitmen itu ditegaskan Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Triwulan III Tahun 2026 di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Selasa, 20 Oktober 2026.Baca Juga:
Dalam kegiatan tersebut, Mahyaruddin didampingi Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai Nurmalini Marpaung, bersama sejumlah pejabat pemerintah daerah dan instansi terkait.
Pertemuan itu membahas evaluasi pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), penyusunan peta jalan digitalisasi tahun 2026–2030, serta upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain itu, Pemko Tanjungbalai melakukan penandatanganan komitmen rencana aksi digitalisasi pajak dan retribusi daerah periode 2026–2030, sekaligus meluncurkan inovasi layanan bernama SULTAN atau Sambang Unit Lacak Tunggakan ASN Nyaman.
Dalam arahannya, Mahyaruddin menegaskan bahwa penerapan sistem pembayaran digital menjadi salah satu langkah penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut dia, digitalisasi tidak boleh berhenti pada penyusunan program atau penandatanganan dokumen.
Seluruh perangkat daerah harus menjalankan kebijakan tersebut secara nyata.
"Komitmen bersama seluruh perangkat daerah melalui penandatanganan komitmen, saya minta bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk kesungguhan pemerintah kota tanjungbalai dalam mempercepat transformasi digital pengelolaan pajak dan retribusi daerah," jelas Wali Kota.
Mahyaruddin meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya yang bertanggung jawab terhadap penerimaan daerah, memiliki target dan pembagian tugas yang jelas.
Ia menekankan bahwa rencana digitalisasi tahun 2026–2030 harus dilaksanakan secara bertahap dan terukur agar hasilnya dapat dirasakan masyarakat.
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar lebih cermat mengelola keuangan d
NASIONAL
DELI SERDANG Polisi menyita 1.152 unit vape yang diduga mengandung narkotika jenis etomidate dari sebuah bengkel sepeda motor di Desa Ba
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Letjen TNI Widi Prasetijono, mantan Pangdam IV/Diponegoro yang pernah menjadi ajudan Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi), dija
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA UndangUndang tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut menyoroti t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Honor meluncurkan dua smartphone terbaru, Honor Win RT 2 dan Honor Win Turbo 2, di pasar Cina pada Rabu, 21 Oktober 2026. Kedua
SAINS DAN TEKNOLOGI
MEDAN Mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Tapanuli Utara, Budiman Gultom, dituntut delapan ta
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang prajurit TNI aktif berinisial AF, 32 tahun, ditangkap Polda Riau karena diduga menjadi kurir narkotika jenis sabusabu seb
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah pada perdagangan Kamis, 22 Oktober 2026. Rupiah bergerak s
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah tajam pada perdagangan Kamis, 22 Oktober 2026. Sejumlah saham berkapitalisasi
EKONOMI
BINJAI Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Binjai menutup kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Lifeskill bagi masyarakat di kawasan rawan
NASIONAL