Pemkab Asahan Luncurkan WhatsApp Resmi Pengaduan, Bupati Dorong Layanan Lebih Responsif
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan terus berinovasi memperkuat pelayanan publik dengan meluncurkan nomor WhatsApp resmi untuk pengaduan
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Polemik terkait Surat Edaran (SE) Kominfo yang meminta stasiun televisi mengganti tayangan azan dengan running text saat Misa Akbar Paus Fransiskus di Gelora Bung Karno (GBK) pada Kamis (5/9/2024) mendapat tanggapan keras dari Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla (JK). JK menilai SE tersebut sebagai bentuk ketidaktoleransian dan mengusulkan solusi alternatif agar tayangan azan dan misa dapat ditayangkan bersamaan.
Menurut JK, SE Kominfo yang dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari surat Direktur Jenderal Bimbingan Islam dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik serta Kementerian Agama tersebut meminta stasiun televisi untuk menyiarkan azan Magrib dalam bentuk running text saat Misa Paus Fransiskus, bukannya secara langsung. SE ini ditujukan kepada Direktur Utama Lembaga Penyiaran serta Ketua Asosiasi dan Persatuan Lembaga Penyiaran.
JK mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap keputusan tersebut, menyebut bahwa mengganti tayangan azan dengan running text saat misa bukanlah bentuk toleransi. Dalam keterangannya pada Rabu (4/9/2024), JK mengatakan, “Sebagai Ketua DMI, saya sarankan agar TV tidak hanya melaporkan misa tetapi juga tetap menyiarkan azan. Solusi terbaik adalah dengan membagi layar, sehingga keduanya dapat disiarkan secara bersamaan. Hanya lima menit azan magrib yang menjadi waktu yang tepat untuk itu.”
Pernyataan JK menyoroti pentingnya penghargaan dan toleransi antara umat beragama. Menurutnya, berbagi layar akan menjadi simbol keharmonisan dan penghargaan terhadap kedua agama. “Itulah yang paling indah antara kedua umat beragama. Solusi terbaik adalah berbagi layar untuk saling menghargai dan saling toleransi,” tambahnya.
Seiring dengan persiapan Misa Akbar yang akan dipimpin oleh Paus Fransiskus di Stadion Utama GBK pada Kamis (5/9/2024), keputusan SE Kominfo menjadi sorotan publik. Sebelumnya, pekerja juga terlihat sedang mempersiapkan lokasi dengan pemasangan papan reklame di kompleks stadion sebagai bagian dari persiapan acara tersebut.
Jusuf Kalla, yang dikenal sebagai tokoh penting dalam dunia keagamaan dan politik Indonesia, terus mendorong untuk solusi yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman di tengah perbedaan keyakinan. Sebagai mantan Wakil Presiden Republik Indonesia dan ketua DMI, JK berharap agar media penyiaran dapat menyesuaikan kebijakan dengan semangat toleransi dan saling menghormati.
(N/014)
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan terus berinovasi memperkuat pelayanan publik dengan meluncurkan nomor WhatsApp resmi untuk pengaduan
PEMERINTAHAN
ASAHAN Dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke54 tingkat Provinsi Sumatera Utara, Tim Penggerak PKK menggelar kegiat
KESEHATAN
MANADO Seleksi awal Pemilihan Remaja Teladan GMIM Wilayah Manado Winangun Tahun 2026 resmi digelar di GMIM Kasih Kristus, Minggu (12/4/202
PENDIDIKAN
PADANG LAWAS Tim Opsnal Polsek Sosa, Polres Padang Lawas (Palas), mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu di wilayah hukumnya. Dal
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) mulai melakukan penjangkauan atau rekrutmen siswa Sekolah Rakyat (SR) untuk tahun ajaran 2026/2027 d
NASIONAL
TAPANULI SELATAN Polisi menemukan barang bukti baru dalam kasus dugaan pembunuhan seorang pedagang yang ditemukan tewas di Tempat Pemakama
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan tenggat waktu selama satu minggu untuk menyelesaikan pembebasan lahan pembanguna
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, angkat bicara terkait aksinya yang sempat marah kepada Camat Tukka, Yan Munzir Hutagalung,
POLITIK
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia resmi mengatur pencantuman label gizi Nutri Level pada makanan dan m
KESEHATAN
TAPTENG Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas lambannya penanganan pascabencana b
PEMERINTAHAN