Pemkab Batu Bara Tegaskan Transformasi Batra Berjaya Demi Penguatan BUMD dan Peningkatan PAD
BATU BARA DPRD Kabupaten Batu Bara kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum FraksiFraksi
PEMERINTAHAN
JAKARTA –Bahlil Lahadalia resmi terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk periode 2024-2029, menggantikan Airlangga Hartarto. Penetapan Bahlil dilakukan secara aklamasi pada Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada Rabu (21/8/2024).
Dalam pidato perdananya usai terpilih, Bahlil menyinggung isu yang cukup kontroversial dan menarik perhatian banyak pihak, yakni mengenai “Raja Jawa”. Pernyataan ini disampaikannya dengan nada peringatan kepada seluruh kader Partai Golkar agar tidak “main-main” dengan sosok yang diistilahkan sebagai “Raja Jawa”.
“Jadi kita harus lebih paten lagi, soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main, celaka kita. Saya mau kasih tahu saja, jangan coba-coba main-main barang ini. Waduh ini ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu,” kata Bahlil dalam pidatonya.
Bahlil kemudian menambahkan bahwa ia sempat berniat untuk mengungkapkan lebih lanjut mengenai dampak dari bermain-main dengan Raja Jawa. Namun, ia memutuskan untuk tidak melakukannya di depan umum. “Sudah waduh ini dan sudah banyak, sudah lihat kan barang ini kan? Ya tidak perlu saya ungkapkan lah. Enggak perlu,” ungkapnya, sambil menunjukkan sikap yang penuh kehati-hatian.
Selain itu, Bahlil menekankan bahwa kepemimpinannya di Partai Golkar tidak didorong oleh kepentingan pribadi. Sebaliknya, ia bertekad untuk menjadikan Partai Golkar lebih baik di masa depan. “Saya enggak punya kepentingan apa-apa pribadi, kepentingan saya ke depan adalah Golkar lebih baik dari sekarang. Karena itu pemerintahan Pak Prabowo-Gibran sebagai kelanjutan dari pada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin,” ujar Bahlil.
Kepastian mengenai kepemimpinan Bahlil Lahadalia di Partai Golkar juga ditegaskan melalui Keputusan Munas Golkar 2024 No 11/munas/golkar/2024, yang menyatakan bahwa Bahlil telah lolos verifikasi dan disahkan sebagai calon ketua umum (Caketum) tunggal. Dengan keputusan tersebut, Bahlil akan memimpin Partai Golkar untuk lima tahun ke depan, melanjutkan estafet kepemimpinan dari Airlangga Hartarto.
Munas XI Partai Golkar ini merupakan momen penting dalam perjalanan partai beringin, dengan harapan Bahlil Lahadalia dapat membawa perubahan yang positif dan memperkuat posisi Partai Golkar dalam panggung politik nasional. Perubahan ini diharapkan dapat mendukung kelanjutan pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran serta memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan politik Indonesia.
(N/014)
BATU BARA DPRD Kabupaten Batu Bara kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum FraksiFraksi
PEMERINTAHAN
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum FraksiFraksi
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan menempatkan sejumlah perwakilan dari kementerian dan lembaga (K
EKONOMI
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menerima sejumlah tokoh ekonomi nasional yang terdiri dari mantan menteri hingga eks Gubernur Bank
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali menguat ke l
EKONOMI
LANGKAT Seorang pemuda bernama M Sahili alias MS (21) tewas usai dikeroyok dan ditusuk sekelompok pria di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam
NASIONAL
BANTUL Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah anggapan ekonomi Indonesia sedang lesu di tengah maraknya keluhan soal sulitnya l
EKONOMI
JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, mendesak pemerintah Indonesia membawa kasus dugaan penyiksaan terhadap sembilan warga neg
INTERNASIONAL
JAKARTA Majelis Etik Ombudsman RI akan memeriksa Ketua Ombudsman RI nonaktif, Hery Susanto, terkait dugaan pelanggaran kode etik dan kod
NASIONAL