Eks PPK BTP Sumut Akui Terima Rp7 Miliar, Ungkap Dugaan Pengaturan Tender Proyek Kereta Api
MEDAN Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Wilayah Sumatera Bagian Utara, Muhammad Chusnul, mengun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri, dengan tegas mengeluarkan seruan kepada aparat kepolisian dan tentara Indonesia, menegaskan bahwa intimidasi terhadap rakyat harus dihentikan. Dalam konteks ini, Megawati menekankan bahwa PDI-P adalah partai politik yang sah dan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan umum (pemilu), serta harus diakui sepenuhnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Megawati dalam konteks kekhawatirannya terhadap meningkatnya intimidasi yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap rakyat menjelang Pemilu 2024. Megawati mengungkapkan ketidakpatiannya terhadap penggunaan kekuatan oleh aparat keamanan dalam menanggapi kontestasi politik, merujuk pada kasus yang melibatkan politikus dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Aiman Witjaksono, serta insiden penganiayaan terhadap relawan pasangan Ganjar-Mahfud di Gunungkidul.
Dalam pandangannya, hukum harus ditegakkan dengan adil dan setara bagi semua warga negara Indonesia, tanpa memandang status sosial atau politik mereka. Megawati menegaskan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hukum harus dipegang teguh oleh aparat penegak hukum, sehingga semua warga negara merasa aman dan dilindungi oleh hukum yang berlaku.
Seruan Megawati juga mencakup pesan kepada rakyat agar tidak takut terhadap intimidasi yang mungkin dilakukan oleh aparat keamanan, karena hukum seharusnya melindungi hak-hak mereka. Dengan menyuarakan hal ini, Megawati menunjukkan peran dan komitmen politiknya dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan sipil, dan hak asasi manusia tetap dijunjung tinggi dalam proses politik di Indonesia.
Dengan demikian, pernyataan Megawati Soekarnoputri mencerminkan keprihatinan yang mendalam terhadap situasi politik dan keamanan di Indonesia, serta menegaskan komitmennya untuk melindungi hak-hak rakyat dan menjaga integritas demokrasi negara.
(A/08)
MEDAN Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Wilayah Sumatera Bagian Utara, Muhammad Chusnul, mengun
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menekankan pentingnya standarisasi operasional prosedur (SOP) dalam prosesi ijab kabul pe
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu menerima audiensi manajemen RSU Eshmun di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Rabu (29/4/2026).Dalam
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) akan memusatkan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di GOR As
PEMERINTAHAN
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pemberdayaan keluarga dan pembangunan masyarakat mel
PEMERINTAHAN
MEDAN Tahapan pemberangkatan jamaah calon haji asal Kabupaten Asahan memasuki fase akhir. Kloter 7 Tahun 1447 H/2026 M resmi dilepas dar
PEMERINTAHAN
BANDAR LAMPUNG Mantan Gubernur Lampung periode 20192024, Arinal Djunaidi resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan resmi memberikan keringanan iuran sebesar 50 persen untuk program Jaminan Kecelak
NASIONAL
CILACAP Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan pemerintah menargetkan pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dalam jumlah besar
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah membuka peluang untuk menjadi pihak pengusul draf revisi UndangUndang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) apabila pembahasan
POLITIK