Perpres Transportasi Online Segera Terbit, Tarif Ojol Orang hingga Kirim Makanan Bakal Diatur
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah memfinalisasi rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur transportasi
NASIONAL
JAKARTA – Sebanyak 11 kepala daerah memutuskan untuk mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK), menggugat Pasal 201 Ayat (7), (8), dan (9) UU No. 10 Tahun 2016. Dalam gugatannya, para pemohon menyatakan bahwa Pilkada serentak yang direncanakan untuk tahun 2024 dinilai bermasalah dan bertentangan dengan konstitusi, karena merugikan sejumlah 270 kepala daerah, terutama terkait terpangkasnya masa jabatan mereka secara signifikan.
Ke-11 kepala daerah yang menjadi pemohon terdiri dari Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Barat, Bupati Kabupaten Pesisir Barat, Bupati Malaka, Bupati Kebumen, Bupati Malang, Bupati Nunukan, Bupati Rokan Hulu, Walikota Makassar, Walikota Bontang, dan Walikota Bukittinggi.
Pasal-pasal yang diuji dalam UU Pilkada 2024 tersebut menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota hasil Pilkada tahun 2020 akan menjabat hingga tahun 2024 (Pasal 201 Ayat 7), pemungutan suara serentak nasional akan dilaksanakan pada bulan November 2024 (Pasal 201 Ayat 8), dan penjabat Gubernur, Bupati, dan Walikota akan diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan hingga terpilihnya kepala daerah baru melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024 (Pasal 201 Ayat 9).
Visi Law Office, yang mewakili para pemohon, menilai bahwa pembentukan UU tersebut tidak memperhitungkan secara cermat seluruh implikasi teknisnya, yang berpotensi menghambat pelaksanaan Pilkada yang berkualitas. Mereka menyampaikan 7 argumentasi hukum pokok, termasuk kurangnya perdebatan substansial dalam pembahasan jadwal Pilkada serentak, tidak terlaksananya tujuan keserentakan pemilu untuk efisiensi anggaran, dan potensi penumpukan perkara hasil sengketa pemilihan umum di MK.
Para pemohon meminta agar pelaksanaan Pilkada serentak 2024 dibagi menjadi dua gelombang sebagai solusi atas problem teknis yang dihadapi, mulai dari masalah keamanan hingga masa jabatan kepala daerah. Dengan demikian, mereka berharap MK akan memberikan keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan keadilan.
(A/08)
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah memfinalisasi rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur transportasi
NASIONAL
JAKARTA Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak permohonan pengalihan penahanan menjadi tahanan rumah y
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sumatera Utara, Titiek Sugiharti, mengajak seluruh anggota DWP untuk terus memberikan kont
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Perjanjian Helsinki atau Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki merupakan kesepakatan damai antara Pemerintah Republik In
NASIONAL
MEDAN Polisi menangkap pria berinisial EFS, 21 tahun, yang diduga menganiaya seorang perempuan berinisial EW, 23 tahun, di Jalan KL Yos
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD, 52 tahun, dinonaktifkan sementara dari jabatannya setelah ditangkap Satuan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah mempercepat relokasi 65 sekolah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penyelesaian admi
NASIONAL
MEDAN Sensus ekonomi dinilai memiliki peran penting dalam menyediakan data yang menjadi dasar pemerintah menyusun kebijakan dan program
EKONOMI
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai mendorong pemuda mengambil peran lebih besar dalam pembangunan daerah. Pesan itu disampaikan d
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai menggelar Upacara Penurunan Bendera Merah Putih di Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah, Kot
PEMERINTAHAN