Satgas PRR Salurkan 5 Ambulans ke Wilayah Terdampak Bencana, Layanan Kesehatan Diperkuat
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) terus memperkuat layanan kesehatan bagi
NASIONAL
DEPOK– Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai bahwa kepemimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah menguasai Depok selama hampir 20 tahun, kini menghadapi kejenuhan dari masyarakat. Menurut Agung, lambatnya perkembangan infrastruktur dan ketidakmampuan PKS dalam mengatasi masalah perkotaan menjadi faktor utama penyebab hilangnya dukungan masyarakat pada pemilu kepala daerah (Pilkada) Depok 2024.
“Secara institusional memang ada soal kejenuhan pemilih terhadap PKS, karena setelah 20 tahun memimpin Depok, mungkin belum ada kemajuan yang signifikan dalam menuntaskan masalah-masalah real concrete di Depok,” ujar Agung saat dihubungi pada Jumat (6/12/2024).Sebagai kota yang terus berkembang, Depok menghadapi berbagai masalah perkotaan yang menjadi keluhan masyarakat. Macet, banjir, polusi, sampah, dan transportasi publik yang buruk adalah beberapa masalah yang belum juga terselesaikan selama masa kepemimpinan PKS. Masyarakat merasa bahwa solusi yang ditawarkan oleh pemerintah kota belum mampu mengatasi kebutuhan dasar mereka.
Akibatnya, masyarakat merasa jenuh dan enggan memberikan suara kepada kandidat yang diusung oleh PKS. Agung menjelaskan bahwa perubahan pola pikir pemilih di Depok terjadi seiring dengan munculnya pilihan calon alternatif yang lebih menarik bagi pemilih. “Ada semacam keengganan untuk memilih kembali dan ingin melirik calon-calon alternatif di luar yang diusung PKS,” ujarnya.Pemilih Depok kini lebih mengutamakan faktor rasionalitas ketimbang sosiologis yang dulu menjadi basis dukungan terhadap PKS, yang identitas agama menjadi daya tarik utamanya. Menurut Agung, rasionalitas pemilih kini lebih mengedepankan apa yang dibutuhkan dari seorang pemimpin dan apa yang bisa diberikan calon pemimpin kepada masyarakat.
Dalam pilkada kali ini, PKS berharap dapat mempertahankan kekuasaannya dengan mengusung Imam Budi Hartono, yang merupakan Wakil Wali Kota Depok periode 2020-2024 dan Ketua DPD PKS Depok. Namun, meskipun Imam dikenal sebagai sosok yang cukup berpengaruh, dukungan masyarakat terhadapnya tidak cukup kuat untuk mempertahankan kemenangan PKS.Kemenangan pasangan Supian-Chandra merupakan simbol bahwa masyarakat Depok kini semakin rasional dalam memilih pemimpin. Faktor-faktor seperti visi dan solusi terhadap masalah perkotaan lebih menjadi pertimbangan utama pemilih ketimbang identitas politik atau agama calon.Kekalahan ini menjadi peringatan bagi PKS bahwa masyarakat kini lebih memilih calon yang dapat memberikan solusi nyata bagi masalah-masalah perkotaan yang mendasar. Ke depan, partai-partai politik harus lebih peka terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, khususnya dalam hal pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. (JOHANSIRAIT)
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) terus memperkuat layanan kesehatan bagi
NASIONAL
BENER MERIAH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) berhasil mempertemukan aspirasi ma
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut modus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Bupati Sukoharjo nonaktif, Etik Surya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menghentikan kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait dugaan permasalahan dalam pelaksanaan Pro
NASIONAL
SOLO Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut bergabungnya komedian Narji sebagai tambahan kekuatan bagi partai, khususnya di Provinsi
POLITIK
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat sebanyak 28.478 siswa baru telah ditetapkan sebagai peserta didik Sekolah Rakyat Tahun Ajar
PENDIDIKAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap mendukung proses pengusutan dugaan kasus korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agu
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan pengusutan dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mantan
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan kesiapan Pemerintah Kota (Pemko) Medan mendukung pelaksanaan kegiatan nasional S
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mulai berkantor di wilayah Kepulauan Nias pada pekan ini. Langkah terse
PEMERINTAHAN