Medlin Gagasan Agung Layani Perwakilan RI di Astana, Prof Agus: Relevan untuk Ombudsman
JAKARTA Pengaduan seorang aparatur sipil negara (ASN) yang selama enam bulan tak kunjung selesai akhirnya tuntas dalam waktu sekitar dua
NASIONAL
SUMUT –Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bersama Bawaslu Kabupaten Toba menggelar sosialisasi mengenai implementasi peraturan dan produk hukum non-peraturan Bawaslu. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Labersa, Balige, pada Selasa (22/10/2024), dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan di wilayah tersebut.
Sosialisasi dibuka oleh Komisioner Bawaslu Provinsi Sumut, Payung Harahap, yang menggarisbawahi pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, terutama menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024. “Semarak penyelenggaraan pilkada harus berkumandang di setiap sudut daerah di Sumatera Utara. Ini adalah bagian dari pesta demokrasi yang sangat penting, di mana masyarakat akan menentukan pemimpin di tingkat provinsi dan kabupaten untuk lima tahun ke depan,” ungkap Payung Harahap dalam sambutannya.
Payung menekankan bahwa peran masyarakat dalam pengawasan sangat krusial. “Penyelenggaraan pilkada, terutama dalam bidang pengawasan, harus melibatkan masyarakat sebagai pengawas partisipatif. Kegiatan ini memberi penjelasan bahwa masyarakat harus terlibat secara aktif, tidak hanya sebagai penonton,” lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Toba, Sahat Sibarani, menyampaikan rasa terima kasih kepada Bawaslu Sumut karena telah memilih Toba sebagai lokasi sosialisasi. Ia mengapresiasi upaya Bawaslu untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu. “Melalui kegiatan ini, kita berharap pengawasan partisipatif dari elemen masyarakat dan semua stakeholder di Toba dapat memastikan pelaksanaan pilkada yang aman, jujur, dan adil,” kata Sahat.
Sahat juga menekankan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam proses pemilu. “Partisipasi masyarakat dalam pengawasan akan menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga kita dapat menghindari kecurangan dan menjaga integritas pemilihan,” ujarnya.
Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, serta peserta dari kalangan pemuda. Dengan antusiasme yang tinggi, para peserta diberikan penjelasan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku serta mekanisme pengawasan yang harus dilakukan menjelang pilkada.
Sosialisasi ini menjadi langkah awal untuk membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi. Dengan adanya pengawasan partisipatif, diharapkan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Toba dapat berjalan dengan lancar, dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar diinginkan oleh rakyat.
Kegiatan ini menjadi bukti komitmen Bawaslu dalam menciptakan pemilu yang bersih dan berkualitas. Diharapkan, sosialisasi seperti ini akan terus dilakukan di berbagai daerah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan pemilu, sehingga setiap suara dapat terjaga dan dihargai.
Dengan semangat demokrasi yang kian menggelora, masyarakat Toba diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga proses pemilu agar berlangsung aman, jujur, dan adil.
(N/014)
JAKARTA Pengaduan seorang aparatur sipil negara (ASN) yang selama enam bulan tak kunjung selesai akhirnya tuntas dalam waktu sekitar dua
NASIONAL
MOJOKERTO Kebakaran melanda bangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Dlanggu, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timu
PERISTIWA
MANGGARAI TIMUR Relawan kemanusiaan sekaligus Founder Yayasan Gerak Bareng, Ahmad Zaki Ali, meninggal dunia saat menjalankan misi kemanu
ENTERTAINMENT
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai praktik korupsi di sektor pendidikan bukan sekadar pelanggaran hukum. Lembaga antiras
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG menguat 1,93 persen sepanjang perdagangan sepekan. IHSG ditutup pada level 6.525,690, naik
EKONOMI
BANDA ACEH Keputusan Presiden mengevaluasi kepemimpinan birokrasi di Aceh mendapat apresiasi dari pengamat kebijakan publik. Langkah ter
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimanta
NASIONAL
NIAS BARAT Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan anggaran Rp 5,3 miliar untuk merehabilitasi Puskesmas Mandrehe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengkhawatirkan adanya praktik pembelian rumah susun (rusun) untuk
EKONOMI
JAKARTA Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA Nomor 3 Tahun 2026 dinilai dapat mengubah strategi tersangka dan kuasa hukumnya d
HUKUM DAN KRIMINAL