Empat Jalur Baru dalam SPMB 2025, Lestari Moerdijat: Masyarakat Harus Dipersiapkan Sejak Dini

JAKARTA -Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengimbau pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan sosialisasi secara masif terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025, guna meminimalkan kendala yang mungkin terjadi pada saat memasuki tahun ajaran baru.

"Saya kira pemerintah daerah harus proaktif dalam menyosialisasikan SPMB yang baru agar para orang tua murid dapat memahami dengan jelas proses tahapan yang harus dilalui dalam mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah di tahun ajaran mendatang," kata Lestari, atau yang lebih akrab disapa Rerie, dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta pada Rabu (2/4/2025).

Rerie mendorong agar pemda segera menetapkan berbagai persyaratan untuk masing-masing jalur SPMB yang tersedia, agar para orang tua dan calon murid dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin.

Namun demikian, dia menekankan pentingnya transparansi dalam penerapan persyaratan tersebut di setiap jalur SPMB.

"Kebijakan yang diterapkan harus jelas, adil, dan terbuka untuk menghindari kebingungannya para orang tua dan masyarakat," ujar anggota Komisi X DPR RI tersebut.

Anggota MPR RI itu juga berharap kebijakan yang diterapkan dalam SPMB 2025 dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan yang lebih berkualitas.

Ia menambahkan, dengan semakin banyaknya anak bangsa yang mengenyam pendidikan, peluang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia pun akan semakin besar.

"Dengan kualitas SDM yang meningkat, daya saing anak bangsa di tingkat global akan semakin baik," tegas Rerie.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, telah menyampaikan bahwa pihaknya telah menetapkan empat jalur dalam kebijakan SPMB 2025/2026.

Keempat jalur tersebut antara lain: jalur domisili, jalur prestasi (akademik, non-akademik, dan kepemimpinan), jalur afirmasi, dan jalur mutasi.

Masing-masing jalur ini akan memiliki persentase kuota minimal pada setiap jenjang pendidikan.

Kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses pendidikan yang lebih luas dan merata, serta mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

(at/a)