Prabowo Kumpulkan 12 Ribu Penggerak MBG, Tegaskan Program Strategis untuk Generasi Emas 2045
BOGOR Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan lebih dari 12 ribu penggerak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kegiatan bertajuk Bui
NASIONAL
JAKARTA – Ratusan Guru Besar dan praktisi medis dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) menyuarakan kekhawatiran atas rencana pengaturan pendidikan profesi kedokteran yang dinilai terlalu politis.
Mereka menilai, kebijakan yang dikendalikan langsung oleh pejabat politik berpotensi merusak kualitas pendidikan dan membahayakan keselamatan pasien.
Aksi pernyataan sikap tersebut digelar di Kampus FKUI Salemba, Jakarta Pusat, yang dikenal sebagai salah satu simbol sejarah perjuangan akademisi dan mahasiswa di Indonesia.
Mutu Pendidikan Dipertaruhkan
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Medis dan Kesehatan Indonesia (FSPMKI), dr. Roy Tanda Anugrah Sihotang, MARS, mengatakan bahwa sistem pendidikan kedokteran tidak boleh dijadikan alat kekuasaan.
"Ketika pendidikan profesi diatur oleh pejabat politik, seperti menteri, kita akan menghadapi kekacauan seperti yang terjadi di pendidikan dasar dan menengah. Kurikulum berubah-ubah, sistem tak stabil. Jika ini diterapkan di bidang kedokteran, maka nyawa rakyat dipertaruhkan," ujar Roy dalam keterangannya.
Ia menyebut bahwa pendidikan kedokteran harus berada di bawah otoritas ilmiah dan profesional, bukan tunduk pada kepentingan politik jangka pendek.
Suara dari Kampus Perjuangan
Kampus FKUI Salemba dikenal sebagai saksi sejarah berbagai pergerakan penting bangsa, mulai dari masa Boedi Oetomo, Malari, hingga Reformasi 1998.
Kini, kampus itu kembali menjadi tempat suara peringatan disuarakan.
Para guru besar yang hadir, termasuk beberapa yang sudah lanjut usia, menyatakan bahwa pendidikan tenaga medis menyangkut langsung keselamatan manusia.
BOGOR Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan lebih dari 12 ribu penggerak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kegiatan bertajuk Bui
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan praktik markup dalam sejumlah pengadaan barang di lingkungan Badan Gizi Nasional (B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa salah satu laporan yang menjadi bagian dari proses pengusutan dugaan k
NASIONAL
JAKARTA Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola Pr
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita sejumlah dokumen penting dan barang bukti elektronik dari Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) da
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batu Bara resmi mencopot Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. OK Arya Zulkarnain, dr. Wahy
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap temuan mengejutkan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MB
HUKUM DAN KRIMINAL
PALEMBANG Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) mengamankan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) berinisial IT dan
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Aceh memeriksa seorang oknum anggota polisi berinisial Aiptu ZK yang mengajukan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua mantan Wakil Kep
HUKUM DAN KRIMINAL